Soal Pemilu, Muhammadiyah Sebut Punya Kesamaan Sikap Politik dengan PDIP

JAKARTA - Muhammadiyah menyebut memiliki banyak kesamaan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) . Dalam sikap politik, Muhammadiyah dan PDIP sama-sama mendukung pemilu sistem proporsional tertutup.

"Sejak Tanwir tahun 2014, Muhammadiyah mengusulkan pemilu diubah ke dalam sistem proporsional tertutup atau kalau tidak terbuka terbatas," ujar Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat menghadiri acara pemberian santunan Ketua DPR untuk anak yatim piatu, di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2023).


Abdul Mu'ti menuturkan, keputusan mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup sudah dikuatkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo pada tahun 2022. Saat itu Muhammadiyah sepakat menolak sistem proporsional terbuka yang berlaku sekarang, dimana pemilih bisa langsung mencoblos caleg yang diusung partai.

Muhammadiyah menilai sistem terbuka itu melahirkan iklim demokrasi yang pragmatis dan tidak sehat. Sebab akan meningkatkan politik uang, jegal menjegal antarcalon, hingga penggunaan politik identitas dengan sentimen primordial berbau SARA dari masing-masing kontestan yang berakibat polarisasi masyarakat.

Selain itu, caleg terpilih dari sistem ini sering kali berdasarkan popularitas semata, dan bukan karena asas meritokrasi, kapabilitas dan profesionalisme. Sehingga pada akhirnya, kepentingan rakyat banyak yang dikorbankan.



Sementara jika digelar dengan sistem tertutup, pemilih hanya akan mencoblos partai dan caleg yang lolos ke Senayan akan ditentukan berdasarkan nomor urut.

Abdul Mu'ti menyebut sikap Muhammadiyah yang mendukung pemilu proporsional tertutup itu sama dengan PDIP. "Muhammadiyah dan PDIP sama itu. Ada yang mengatakan, Mas Mu'ti kok sekarang seperti ke-PDIP PDIP-an. Saya jawab, saya hanya menyampaikan keputusan sidang Tanwir Muhammadiyah dan Muktamar Muhammadiyah," ucap Mu'ti.

Selain sikap soal pemilu, Mu'ti menyebut Muhammadiyah dan PDIP juga memiliki kesamaan soal isu lain, seperti mengusulkan kembalinya garis besar haluan negara, dan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi.

Bahkan, menurut dia, PDIP dan Muhammadiyah juga kompak menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia di ajang Piala Dunia U20.