Langkah Kapolri Copot Kapolres Kulonprogo Diapresiasi Pemerhati HAM
Selasa, 04 April 2023 - 02:02 WIB
loading...
Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Kulonprogo AKBP Muharomah Fajarini (tengah) diapresiasi sejumlah masyarakat. Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Kulonprogo AKBP Muharomah Fajarini buntut penutupan patung Bunda Maria dengan terpal di Rumah Doa Sasana Adhi Rasa Santo Yakobus diapresiasi sejumlah masyarakat. Keputusan Kapolri itu dinilai menunjukkan ketegasan terhadap anggota yang disinyalir melakukan kekeliruan.
"Saya mengapresiasi langkah dan kebijakan Kapolri yang bersikap tegas terhadap para anggota Polri yang diduga melakukan kesalahan," ungkap Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM), Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Beka mengatakan, Kapolri perlu memperhatikan kembali tindakan-tindakan jajarannya demi terjaminnya dan terlindunginya hak warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai mandat konstitusi. Selain itu, terwujudnya kerukunan dan toleransi antarumat beragama terjaga dengan baik.
Baca: Heboh Soal Patung Bunda Maria Ditutup Terpal, Kapolres Kulonprogo Dicopot
"Yang paling penting adalah pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional. Hanya pendekatan dan strateginya perlu didasarkan pada situasi sosial masyarakat setempat sehingga tetap bisa beribadah dengan baik," ujar eks Komisioner Komnas HAM ini.
Beka pun mendorong upaya tersebut dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Pendekatan di hulu dapat dilakukan Polri dengan memperbanyak pendidikan kewargaan, HAM, dan hak-hak konstitusional dan dilakukan diberbagai tingkatan.
"Di hilirnya, ketegasan sikap dan evaluasi terus menerus harus dilakukan, khususnya aparat kepolisian yang bertugas di wilayah dan berhadapan langsung dengan masyarakat," ucapnya.
"Saya mengapresiasi langkah dan kebijakan Kapolri yang bersikap tegas terhadap para anggota Polri yang diduga melakukan kesalahan," ungkap Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM), Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Senin (3/4/2023).
Beka mengatakan, Kapolri perlu memperhatikan kembali tindakan-tindakan jajarannya demi terjaminnya dan terlindunginya hak warga negara untuk beragama dan beribadah sesuai mandat konstitusi. Selain itu, terwujudnya kerukunan dan toleransi antarumat beragama terjaga dengan baik.
Baca: Heboh Soal Patung Bunda Maria Ditutup Terpal, Kapolres Kulonprogo Dicopot
"Yang paling penting adalah pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional. Hanya pendekatan dan strateginya perlu didasarkan pada situasi sosial masyarakat setempat sehingga tetap bisa beribadah dengan baik," ujar eks Komisioner Komnas HAM ini.
Beka pun mendorong upaya tersebut dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Pendekatan di hulu dapat dilakukan Polri dengan memperbanyak pendidikan kewargaan, HAM, dan hak-hak konstitusional dan dilakukan diberbagai tingkatan.
"Di hilirnya, ketegasan sikap dan evaluasi terus menerus harus dilakukan, khususnya aparat kepolisian yang bertugas di wilayah dan berhadapan langsung dengan masyarakat," ucapnya.
(hab)
Lihat Juga :
