Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Kekuasaan

Hal semacam ini, kata Khoirul Umam, berpotensi kontraproduktif terhadap persepsi publik pada Presiden Jokowi. "Baik anak dan menantunya menang atau kalah pada Pilkada 9 Desember mendatang, tetap menjadi preseden yang tidak sehat bagi demokrasi,” katanya.

Umam mengatakan, seharusnya Presiden paham dan memberikan pemahaman kepada keluarganya untuk menahan diri. "Lebih patut mereka berkompetisi setelah Jokowi purnatugas dari kekuasaan tertinggi sebagai presiden negeri ini. Jadi, watak Jokowi yang dilihat masyarakat selama ini, sepertinya berubah drastis. Masyarakat harus mengingatkan,” katanya.

Sebab, jika masyarakat tidak atau bahkan “tidak bisa” memberikan koreksi terhadap sikap presiden tersebut, itu pertanda tegas kemunduran demokrasi negeri ini. "Jika cara-cara yang melanggar etika ini dianggap biasa dilakukan oleh seorang presiden maka siapa yang bisa menjamin bahwa lembaga dan institusi negara yang punya kekuatan solid dan masif di bawah kendali presiden mampu bersikap netral dan independen pada kompetisi Pilkada mendatang?" katanya.

Melihat tren perilaku tersebut, kata Umam, potensi pembajakan dan penyalahgunaan kewenangan lembaga negara untuk kepentingan politik praktis keluarga penguasa berpeluang besar terjadi. Atau sebaliknya, jika penyalahgunaan kewenangan lembaga negara tidak terjadi, akumulasi kekuatan modal dari elemen oligarki tetap berpotensi besar berkumpul ke titik yang sama, yakni mereka yang didukung oleh pengendali kekuasaan negeri ini. "Hal ini jelas tidak etis dan tidak sehat bagi konsolidasi demokrasi," tuturnya.

Ke depan, kata Umam, presiden harus bisa membedakan antara hak dan etika politik. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden haruslah menjadi teladan bagi stakeholders politik dan demokrasi bangsa ini. Kepada presiden, masyarakat menitipkan harapan dan mimpi. “Jika harapan rakyat itu dikhianati, jawaban selanjutnya tentu sangat miris sekali,” katanya.