Kebijakan Satu China dan Turunnya Dukungan Diplomatik Internasional kepada Taiwan

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Dosen Hubungan Internasional, President University, Jababeka-Cikarang

Minggu lalu, Kementerian Luar Negeri Republik China ( Taiwan ) secara resmi mengumumkan akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Honduras, sebelum terjadi pemutusan hubungan diplomatik sepihak dari Honduras. Ini adalah negara kesembilan bagi Tsai Ing-wen memutuskan hubungan diplomatik dalam waktu kurang dari tujuh tahun sejak dia berkuasa, dan juga negara ketujuh yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Menteri Luar Negeri Wu Zhaoxie selama masa jabatannya.

Jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Ma Ying-jeou selama delapan tahun, Tsai Ing-wen memutuskan hubungan diplomatik dengan sembilan negara dalam waktu kurang dari tujuh tahun sejak dia berkuasa. Pada masa Ma Ying-jeou, dia hanya mengalami pemutusan hubungan diplomatik dengan Gambia di Afrika, dan pada saat itu tindakan tersebut diambil oleh pihak lain dan Beijing tidak langsung menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Selain itu, pada masa itu, hubungan lintas selat antara Taiwan dan China daratan sangat harmonis, sehingga meskipun beberapa negara yang memiliki hubungan diplomatik bermaksud untuk mengubah keputusannya, malahan dibujuk oleh Beijing untuk mempertahankan hubungan dengan Taiwan agar tidak merusak hubungan lintas selat. Situasinya sangat berbeda dengan situasi saat ini, saat kelompok pro kemerdekaan pimpinan Tsai Ying Wen terus melakukan tindakan provokatif demi mempertahankan kekuasaan mereka di Taiwan. Tindakan provokatif yang dilakukan adalah menggaungkan kemerdekaan Taiwan untuk mendapat dukungan politik dari generasi muda yang sudah merasa tidak punya ikatan perasaan dan darah dengan China Daratan.



Saat ini, beberapa partai pro kemerdekaan atau kelompok DPP mengkritik runtuhnya diplomasi dan menuntut agar Menteri Luar Negeri Wu Zhaoxie mundur, mengingat situasi saat ini bahkan lebih serius. Namun, sebagai pejabat negara, Wu Zhaoxie harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional Taiwan dalam situasi yang kompleks dan sulit ini.

Kementerian Luar Negeri Taiwan telah bekerja keras dalam upaya menjaga hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain, dan mereka tidak tahan dengan kritik yang pedas dari berbagai pihak yang pesimis, terutama anggota DPR. Namun, dilema yang dihadapi oleh diplomasi Taiwan saat ini terutama disebabkan oleh kebijakan kemerdekaan Taiwan yang salah, yang mengakibatkan kurangnya rasa cinta tanah air di kalangan para pejabat, dan saat ini bahkan terkesan tidak ada kekuatan atau untuk memulihkan situasi Taiwan yang semakin terpencil dan tersudut dalam pergaulan Internasional. Saat ini, ketegangan lintas selat sedang meningkat, ini ditambah lagi Presiden Tsai Ing-wen masih melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, Beijing pasti tidak akan diam saja.

Dalam membandingkan situasi dengan masa pemerintahan Ma Ying-jeou, ketika dia melakukan transit di Amerika Serikat dan memberikan pidato di Universitas Harvard, Beijing tidak memberikan tanggapan apa pun, menunjukkan perbedaan dalam perlakuan yang diberikan oleh Beijing terhadap kelompok pro-unifikasi.

Secara khusus, Amerika Serikat telah mengesahkan "Undang-Undang Inisiatif Perlindungan dan Penguatan Internasional Persahabatan Taiwan", yang juga dikenal sebagai "Undang-Undang Taipei". Selain itu, pemerintah AS juga mengirim penasihat khusus Biden, Christopher J. Dodd, ke Honduras dalam upaya untuk mencegah pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil dan Dodd hanya menyatakan menghormati keputusan Honduras untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat telah menunjukkan dukungan kuat terhadap Taiwan, tetapi tidak dapat mengontrol keputusan negara lain dalam menentukan hubungan diplomatik mereka. Meskipun demikian, langkah-langkah seperti "Undang-Undang Taipei" tetap penting dalam memperkuat hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat.