BEM UI Unggah Meme Puan, Partai Garuda: Jangan Sampai Mahasiswa Dijadikan Pion
Sabtu, 25 Maret 2023 - 20:20 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi meminta mahasiswa jangan sampai dimanfaatkan elite politik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus yang diunggah akun Twitter Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI). Teddy mengingatkan mahasiswa khususnya BEM UI jangan mau dimanfaatkan oleh para pemain politik.
"Teman-teman mahasiswa khususnya BEM UI, jangan sampai kalian dimanfaatkan, hanya dijadikan pion oleh para pemain politik, memanfaatkan jiwa muda kalian," kata Teddy, Sabtu (25/3/2023).
Teddy yakin para pemain politik itu akan lepas tangan dan meninggalkan mahasiswa ketika terjerat masalah hukum. "Itu pasti," ujarnya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.
Baca juga: BEM UI Unggah Meme Puan Berbadan Tikus, PDIP: Umpatan yang Kurang Terdidik dan Asal Bunyi
Teddy menjelaskan, partai politik (parpol) diperintahkan undang-undang untuk memberikan pendidikan politik. Dia melanjutkan, jangan sampai mahasiswa terjerat hukum atas pernyataan yang sama sekali tidak bisa mereka pertanggungjawabkan.
"Kasihan jika ini sampai terjadi. Jika sampai diproses hukum, mereka tidak akan mampu menunjukkan bukti, legal standing bahwa mereka diangkat mewakili rakyat," ungkapnya.
Baca juga: Kritik Balik BEM UI, Loyalis Puan: Ini Pembunuhan Karakter
Dia mengatakan, mereka juga tidak diangkat mewakili Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuat putusan atas UU Cipta Kerja yang baru. Apalagi, UU baru tersebut belum diajukan ke MK.
"Lalu ketika ditanya, apa yang dirampok oleh DPR atau Puan Maharani? Bisa berikan buktinya? Apa korelasinya dengan isi UU tersebut? Maka saya yakin, mereka akan kesulitan. Apalagi jika ditanya apa isi undang-undangnya dan mereka tidak mengerti isi undang-undangnya, maka semakin terjerumus," katanya.
Diketahui, meme yang diunggah akun Twitter BEM UI itu menuai pro dan kontra. Adapun alasan BEM UI membuat meme itu karena pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi undang-undang dinilai tidak sesuai keinginan rakyat dan melanggar konstitusi.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, video meme yang diunggah BEM UI di media sosial Tiktok viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak Ketua DPR Puan Maharani, gedung kura-kura DPR, dan sejumlah tikus berdasi. DPR yang pada umumnya dimaknai sebagai singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam meme tersebut dipelesetkan menjadi Dewan Perampok Rakyat.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan pihaknya membuat meme tersebut sebagai puncak amarah mahasiswa UI kepada sikap apatis DPR hari-hari ini terhadap aspirasi rakyat. "Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini," ujar Melki Sedek.
Melki melihat DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. "Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat," ujarnya.
DPR seharusnya menuruti putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi.
"Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi," ucapnya.
"Teman-teman mahasiswa khususnya BEM UI, jangan sampai kalian dimanfaatkan, hanya dijadikan pion oleh para pemain politik, memanfaatkan jiwa muda kalian," kata Teddy, Sabtu (25/3/2023).
Teddy yakin para pemain politik itu akan lepas tangan dan meninggalkan mahasiswa ketika terjerat masalah hukum. "Itu pasti," ujarnya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.
Baca juga: BEM UI Unggah Meme Puan Berbadan Tikus, PDIP: Umpatan yang Kurang Terdidik dan Asal Bunyi
Teddy menjelaskan, partai politik (parpol) diperintahkan undang-undang untuk memberikan pendidikan politik. Dia melanjutkan, jangan sampai mahasiswa terjerat hukum atas pernyataan yang sama sekali tidak bisa mereka pertanggungjawabkan.
"Kasihan jika ini sampai terjadi. Jika sampai diproses hukum, mereka tidak akan mampu menunjukkan bukti, legal standing bahwa mereka diangkat mewakili rakyat," ungkapnya.
Baca juga: Kritik Balik BEM UI, Loyalis Puan: Ini Pembunuhan Karakter
Dia mengatakan, mereka juga tidak diangkat mewakili Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuat putusan atas UU Cipta Kerja yang baru. Apalagi, UU baru tersebut belum diajukan ke MK.
"Lalu ketika ditanya, apa yang dirampok oleh DPR atau Puan Maharani? Bisa berikan buktinya? Apa korelasinya dengan isi UU tersebut? Maka saya yakin, mereka akan kesulitan. Apalagi jika ditanya apa isi undang-undangnya dan mereka tidak mengerti isi undang-undangnya, maka semakin terjerumus," katanya.
Diketahui, meme yang diunggah akun Twitter BEM UI itu menuai pro dan kontra. Adapun alasan BEM UI membuat meme itu karena pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi undang-undang dinilai tidak sesuai keinginan rakyat dan melanggar konstitusi.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, video meme yang diunggah BEM UI di media sosial Tiktok viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak Ketua DPR Puan Maharani, gedung kura-kura DPR, dan sejumlah tikus berdasi. DPR yang pada umumnya dimaknai sebagai singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam meme tersebut dipelesetkan menjadi Dewan Perampok Rakyat.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan pihaknya membuat meme tersebut sebagai puncak amarah mahasiswa UI kepada sikap apatis DPR hari-hari ini terhadap aspirasi rakyat. "Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini," ujar Melki Sedek.
Melki melihat DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. "Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat," ujarnya.
DPR seharusnya menuruti putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi.
"Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
