Kades Minta 10% APBN untuk Dana Desa, Megawati: Kasihan Pak Jokowi Badannya Makin Kering

JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Megawati melihat mantan Gubernur DKI Jakarta itu badannya semakin kurus.

Hal itu disampaikan Megawati dalam peringatan sembilan tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023). Awalanya Megawati mengaku tersenyum melihat ratusan peserta yang menghadiri acara itu menuntut agar pemerintah dapat mengalokasikan 10% APBN untuk dana desa.

"Tadi sebelum saya dateng, wah teriak-teriak gitu kan, terus pas kapan saya liatin, haduh ini ngapain sih buang waktu, buang duit. Kalian itu boleh meminta karena ini negara, bangsa ini milik kalian," kata Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) ini.

Baca juga: Megawati kepada Kepala Desa: Ngapain Hari Gini Masih Demo?

Menurutnya, para kepala desa boleh menyuarakan tuntutan. Namun harus melihat dengan situasi dan kondisi negara. "Seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya, presiden kita itu. Tadi kan (teriak) Pak Jokowi kan gitu, nah banyak kan, saya lihat wah Pak Jokowi," kata Megawati.

"Saya cuma ketawa aja kalau ngeliat itu. Ya boleh begitu, idola itu namanya. Persoalannya cuma kasianin badannya kan makin kering ya, makin kurus loh," katanya.

Menurutnya, Presiden Jokowi kerap pusing lantaran memikirkan negara. Negara Indonesia ini susah untuk diurus. "Karena ininya pusing loh, ngurusin negoro. Negoro ni susah lho diurus," ujar Megawati.

Untuk diketahui, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruv Indonesia (Apdesi) meminta pemerintah mengalokasikan 10% APBN untuk dana desa. Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya berkata, desa telah ada sebelum Republik Indonesia ada. Bahkan, keberadaan desa telah ada sejak ratusan tahun lalu.

Baca juga: Megawati Bertemu Jokowi 3 Jam di Istana, Bahas Persoalan Bangsa hingga Pemilu 2024

Atas dasar itu, ia merasa bangsa Indonesia memiliki utang terhadap desa, sehingga Surta meminta agar desa tidak dimarjinalkan. Caranya, pembangunan tidak harus dilakukan pada di daerah kota.

"Jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang, tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? jadi 10% ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?" kata Surta dalam sambutan perayaan 9 tahun UU Desa di area GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).