MUI Minta Pemerintah Berani Tolak Keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023

JAKARTA - Kedatangan Timnas Israel U-20 beserta para suporternya untuk tampil di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni 2023 mendapat banyak penolakan. Beberapa di antaranya adalah BDS Indonesia, MER-C, Aqsa Working Group (AWG), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan lain-lain.

Merespons hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah bersikap tegas tak membuka diri dengan Israel. Menurutnya, hal itu harus dipertahankan sepanjang Israel masih menjajah bangsa Palestina.



"Sikap tegas tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel ini harus dipertahankan dan dijaga dengan sepenuh hati selama Israel masih terus menjajah bangsa Palestina," ujar Sudarnoto dalam keterangannya. Rabu (8/3/2023).

"Jangan ada celah sedikitpun dengan alasan apa pun untuk mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945 dan merusak komitmen Presiden sehingga membuka ruang bagi Israel untuk masuk ke Indonesia melalui jalur apa pun, termasuk jalur Piala Dunia Sepak Bola U-20," jelas dia.



Pemerintah lanjutnya harus terus menjaga amanah Pembukaan UUD 1945, komitmen Presiden dan kehormatan atau marwah bangsa dan negara Indonesia dengan sepenuh hati.

"Tampillah dengan berani dan tegas menolak kehadiran rombongan Israel masuk ke wilayah Indonesia untuk Piala Dunia Sepak Bola U-20," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah dan para pejabat tinggi termasuk PSSI seharusnya mencontoh Presiden Soekarno yang tegas dan berani menolak kehadiran kontingan Israel di even Asian Games tahun 1962 karena Israel adalah penjajah.

Meskipun harus keluar dari IOC, akan tetapi dengan penolakan ini Indonesia saat itu justru memperoleh posisi politik yang diperhitungkan secara internasional.

"Sebaliknya, menerima dan bahkan 'memberikan jaminan keamanan' terhadap Tim Nasional Israel untuk Piala Dunia U-20 ini justru menunjukkan bahwa Indonesia, melalui diplomasi sepak bola ini, telah ditundukkan oleh kekuatan pro-Israel," paparnya.

Selain itu, banyak elemen masyarakat dan tokoh termasuk MUI menggunakan hak-hak konstitusionalnya yang memberikan saran dan mengingatkan secara terbuka kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali sikap menerima dan menjamin keamanan Tim Israel ikut berlaga di Indonesia. Akan tetapi, ada kecenderungan pemerintah dan khususnya PSSI masih belum mau mendengar saran dan kritik yang diberikan.

"Bahkan meminta saran dan masukan dari masyarakatpun tidak pernah dilakukan hingga menjelang even besar ini diselenggarakan. Ini sikap pemerintah yang tidak bijak dan bahkan bisa kontra produktif," katanya.

Selain itu, dia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menyelenggarakan even yang justru berpotensi besar menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di masyarakat.

Bahkan menjelang pemilu seharusnya bangunan kebangsaan diperkokoh, jangan dibiarkan perbedaan pandangan dan sikap masyarakat justru mengekskalasi pertentangan karena pemerintah memaksakan kehendak menerima dan memberikan keamanan secara resmi terhadap Timnas Israel.

Hal Ini, lanjutnya akan menyakitkan rakyat dan bangsa Palestina karena sambutan hangat dan resmi pemerintah terhadap Israel, karena bendera Israel akan berkibar di Indonesia, nyanyian, yel-yel, dan atribut-atribut Israel mewarnai arena pertandingan.



Di samping itu, kehadiran Timnas Israel ini juga berpontensi besar akan menimbulkan kegaduhan bahkan pertentangan di kalangan masyarakat yang justru merusak persatuan.

"Sebelum terlambat, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali keputusan menerima dan memberikan jaminan keamanan kepada Timnas Israel. Jaga juga republik ini dari kekuatan tertentu yang berusaha mempertentangkan masyarakat melalui even piala dunia sepak bola U-20," tutupnya.