Masalah Stunting dan Kemiskinan Dinilai Perlu Penanganan Khusus
Rabu, 08 Maret 2023 - 18:07 WIB
loading...
Kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (8/3/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Masalah stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak serta kemiskinan, dinilai perlu penanganan khusus. Pandangan ini terungkap dalam kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (8/3/2023).
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dies natalis IPDN ke-67 yang akan digelar pada 17 Maret 2023. Rektor IPDN, Hadi Prabowo, bersama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji; Gubernur Maluku, Irjen Pol (Pur) Murad Ismail diwakili Kepala Bappeda Maluku, Anton A Lailossa; dan Wali kota Bukittinggi, Erman Safar.
"Meskipun saat ini kasus stunting terhitung tinggi yaitu di angka 29,8 persen, namun dapat diatasi dengan upaya peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri," kata Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
"Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, maka diharapkan kasus stunting dapat berkurang," tambahnya.
Dalam pemaparannya, Sutarmidji menyampaikan pesan bagi Praja IPDN untuk tidak melakukan manipulasi data karena data mengenai suatu daerah akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut dies natalis IPDN ke-67 yang akan digelar pada 17 Maret 2023. Rektor IPDN, Hadi Prabowo, bersama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji; Gubernur Maluku, Irjen Pol (Pur) Murad Ismail diwakili Kepala Bappeda Maluku, Anton A Lailossa; dan Wali kota Bukittinggi, Erman Safar.
"Meskipun saat ini kasus stunting terhitung tinggi yaitu di angka 29,8 persen, namun dapat diatasi dengan upaya peningkatan status desa tertinggal menjadi desa mandiri," kata Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
"Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri, maka diharapkan kasus stunting dapat berkurang," tambahnya.
Dalam pemaparannya, Sutarmidji menyampaikan pesan bagi Praja IPDN untuk tidak melakukan manipulasi data karena data mengenai suatu daerah akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Lihat Juga :
