Partai Prima Beberkan Kronologi Gugatan hingga PN Jakarta Pusat Tunda Pemilu 2024
Jum'at, 03 Maret 2023 - 14:19 WIB
loading...
A
A
A
Partai Prima langsung melakukan upaya hukum. Salah satunya menggugat hasil SIPOL KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tak hanya itu, mereka juga mempersoalkan verifikasi daftar anggota Partai Prima lantaran KPU menerapkan standar ganda dalam memverifikasi para kader di daerah.
"Bawaslu sudah mengakui bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita diberikan waktu kesempatan 1x24 jam untuk memperbaiki. Kemudian KPU tidak benar-benar jalankan apa yang menajdi putusan dari Bawaslu, sehingga beberapa hak atau beberapa bagian dari ketentuan dari keputusan Bawaslu itu tidak benar dijalankan," katanya.
Baca juga: Profil 3 Hakim PN Jakarta Pusat yang Perintahkan Pemilu Ditunda hingga 2025
Atas dasar itu, Partai Prima mengajukan surat yang meminta KPU menjalankan keputusan Bawaslu. Namun, KPU tak menindaklanjuti surat tersbut. Menurut Domingus, Bawaslu tak bisa memproses kasus itu lagi, lantaran perkara itu telah diputus. Karena itu, Partai Prima mengajukan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"PTUN menyatakan tidak dapat menerima karena kasus kami merupakan keputusan yang final," kata Domingus.
Domingus mengakui, Partai Prima tak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke PTUN karena bukan merupakan partai politik peserta pemilu. Karena itu, pihaknya berupaya mengajukan langkah hukum ke tingkat pengadilan negeri.
"Bawaslu sudah mengakui bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita diberikan waktu kesempatan 1x24 jam untuk memperbaiki. Kemudian KPU tidak benar-benar jalankan apa yang menajdi putusan dari Bawaslu, sehingga beberapa hak atau beberapa bagian dari ketentuan dari keputusan Bawaslu itu tidak benar dijalankan," katanya.
Baca juga: Profil 3 Hakim PN Jakarta Pusat yang Perintahkan Pemilu Ditunda hingga 2025
Atas dasar itu, Partai Prima mengajukan surat yang meminta KPU menjalankan keputusan Bawaslu. Namun, KPU tak menindaklanjuti surat tersbut. Menurut Domingus, Bawaslu tak bisa memproses kasus itu lagi, lantaran perkara itu telah diputus. Karena itu, Partai Prima mengajukan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"PTUN menyatakan tidak dapat menerima karena kasus kami merupakan keputusan yang final," kata Domingus.
Domingus mengakui, Partai Prima tak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke PTUN karena bukan merupakan partai politik peserta pemilu. Karena itu, pihaknya berupaya mengajukan langkah hukum ke tingkat pengadilan negeri.
Lihat Juga :
