Moratorium Kegiatan Ekonomi di APL Batangtoru Tidak Tepat
loading...
Moratorium Kegiatan Ekonomi di APL Batangtoru Tidak Tepat
A
A
A
Usulan sejumlah pihak agar kegiatan ekonomis di Area Penggunaan Lain (APL) di kawasan Batang Toru dihentikan dan perlu dikeluarkan moratorium bagi kegiatan ekonomi di daerah itu dinilai pemerhati lingkungan, Emmy Hafild, tidak tepat.
“Saat pemerintah di pusat dan daerah, termasuk pemerintah Tapanuli Selatan, sedang gencar berupaya menggeliatkan roda ekonomi yang terimbas pandemi Covid-19, maka penghentian dan moratorium kegiatan bernilai ekonomi tinggi di Kawasan tersebut akan berimbas pada makin melemahnya perekonomian daerah setempat,” jelas Emmy kepada SINDONews.com.
Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ini menilai tuntutan tersebut sulit diterima, dan menurutnya yang dibutuhkan adalah sustainable development (pembangunan berkelanjutan) perlu segera diterapkan di APL kawasan Batang Toru, dalam bentuk sustainable management (pengelolaan berkelanjutan).
Dengan pola manajemen berkelanjutan akan bukan saja menjaga keanekaragaman hayati, namun juga memastikan terus berjalannya ekonomi serta sosial di kawasan itu.
![Moratorium Kegiatan Ekonomi di APL Batangtoru Tidak Tepat]()
“Dalam pembangunan berkelanjutan tiga dimensi utama, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup harus berjalan secara seimbang, kalau tidak seimbang maka pembangunan berkelanjutan tidak tercapai,” jelasnya.
Emmy menegaskan usulan konversi APL menjadi suaka alam juga bukanlah hal yang tepat. “Karena kalau harus dikonversi menjadi hutan lindung, maka perdebatannya panjang karena harus mengulang lagi,” jelas Emmy. “Hasilnya juga belum jelas nantinya akan seperti apa daerah APL nya,” Emmy menambahkan.
Kawasan APL sendiri merupakan daerah kekuasaan bupati, dan tempat bupati bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan demikian, yang harus dilaksanakan segera adalah menyelamatkan Kawasan APL melalui sustainable management karena peluang-peluang itu besar sekali di sini,bukan dengan mengubah status,”ujar Emmy.
Sementara itu terkait kekhawatiran banyak pihak akan punah orangutan Tapanuli karena kehilangan habitatnya akibat pengembangan ekonomi Kawasan Batang Toru dibantah oleh Dr Jito Sugardjito, Direktur CSERM (Center for Sustainable Energy & Resources Management) Universitas Nasional, Sustainable management merupakan jawaban agar orang utan Tapanuli tetap survive.
Hal ini dikemukakan Dr Jito Sugardjito saat pemaparan hasil studi mengenai orangutan bertajuk ‘Mengelola Habitat Orangutan dalam Kawasan APL’yang diselenggarakan secara daring oleh Center for Sustainable Energy & Resources Management (CSERM), Universitas Nasional, beberapa waktu lalu.
“Saat pemerintah di pusat dan daerah, termasuk pemerintah Tapanuli Selatan, sedang gencar berupaya menggeliatkan roda ekonomi yang terimbas pandemi Covid-19, maka penghentian dan moratorium kegiatan bernilai ekonomi tinggi di Kawasan tersebut akan berimbas pada makin melemahnya perekonomian daerah setempat,” jelas Emmy kepada SINDONews.com.
Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ini menilai tuntutan tersebut sulit diterima, dan menurutnya yang dibutuhkan adalah sustainable development (pembangunan berkelanjutan) perlu segera diterapkan di APL kawasan Batang Toru, dalam bentuk sustainable management (pengelolaan berkelanjutan).
Dengan pola manajemen berkelanjutan akan bukan saja menjaga keanekaragaman hayati, namun juga memastikan terus berjalannya ekonomi serta sosial di kawasan itu.
“Dalam pembangunan berkelanjutan tiga dimensi utama, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup harus berjalan secara seimbang, kalau tidak seimbang maka pembangunan berkelanjutan tidak tercapai,” jelasnya.
Emmy menegaskan usulan konversi APL menjadi suaka alam juga bukanlah hal yang tepat. “Karena kalau harus dikonversi menjadi hutan lindung, maka perdebatannya panjang karena harus mengulang lagi,” jelas Emmy. “Hasilnya juga belum jelas nantinya akan seperti apa daerah APL nya,” Emmy menambahkan.
Kawasan APL sendiri merupakan daerah kekuasaan bupati, dan tempat bupati bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan demikian, yang harus dilaksanakan segera adalah menyelamatkan Kawasan APL melalui sustainable management karena peluang-peluang itu besar sekali di sini,bukan dengan mengubah status,”ujar Emmy.
Sementara itu terkait kekhawatiran banyak pihak akan punah orangutan Tapanuli karena kehilangan habitatnya akibat pengembangan ekonomi Kawasan Batang Toru dibantah oleh Dr Jito Sugardjito, Direktur CSERM (Center for Sustainable Energy & Resources Management) Universitas Nasional, Sustainable management merupakan jawaban agar orang utan Tapanuli tetap survive.
Hal ini dikemukakan Dr Jito Sugardjito saat pemaparan hasil studi mengenai orangutan bertajuk ‘Mengelola Habitat Orangutan dalam Kawasan APL’yang diselenggarakan secara daring oleh Center for Sustainable Energy & Resources Management (CSERM), Universitas Nasional, beberapa waktu lalu.
