AHY: Ada Pihak yang Sengaja Bikin Demokrasi Indonesia Tidak Tenang

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pihak-pihak yang sengaja membuat suasana perpolitikan di Indonesia tidak tenang. Hal itu menyusul gugatan judicial review sistem pemilu proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan AHY dalam jumpa pers seusai menerima kedatangan Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2023).

"Yang lebih mengherankan adalah ketika tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan, sudah semakin mendekat menuju ke 14 Februari 2024 nanti. Kok tiba-tiba masih saja dibikin supaya tidak tenang kita semua," ujarnya.



Menurut AHY, pihak-pihak yang ingin mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup seharusnya mengedepankan dialog dengan semua pihak. "Untuk mempersiapkan diri menuju pemilu, justru sesuatu yang sangat fundamental harusnya dibicarakan baik-baik, melibatkan semua. Jangan ada paksaan-paksaan tertentu yang bisa kita sesali sebagai bangsa," kata AHY.



AHY mengungkapkan baik Nasdem maupun Demokrat menolak isu yang saat ini meresahkan yakni, wacana sistem pemilu proporsional tertutup vs proporsional terbuka. "Oleh karena itu, kami sepakat bahwa ini semua harus kita jaga. Jangan sampai ada upaya-upaya untuk mengembalikan kita ke demokrasi yang sentralistik, padahal kita ingin partai-partai politik juga semakin modern, maju, dan juga egaliter," ucap AHY.

AHY meyakini sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, relevan, dan dibutuhkan dalam demokrasi majemuk serta dinamis seperti di Indonesia. "Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang. Rugilah kita semua karena hak rakyat dirampas, bukankah kita ingin memilih yang terbaik, baik para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini," tegas AHY.

AHY berharap putusan MK terkait gugatan judicial review sistem pemilu proporsional terbuka ditolak sehingga Pemilu 2024 dapat dilaksanakan secara terbuka. "Oleh karena itu, jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa untuk seperti membeli kucing di dalam karung. Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih. Inilah sejatinya bagaimana kita ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka," pungkas AHY.