Kemendagri Ajak Semua Pihak Kikis Politik Uang di Pemilu 2024
Jum'at, 10 Februari 2023 - 16:50 WIB
loading...
Webinar bertema Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda, Politik Uang: Potensi, Pencegahan, dan Penindakan di Ruang Rapat Gedung F Kemendagri, Kamis (9/2/2023). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Politik uang masih menjadi momok dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Karena itu, menjelang Pemilu 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak semua pihak untuk ikut mengikis praktik politik uang.
Hal ini disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Syarmadani dalam webinar bertema Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda, Politik Uang: Potensi, Pencegahan, dan Penindakan di Ruang Rapat Gedung F Kemendagri, Kamis (9/2/2023). Webinar digelar untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dan membangun ekosistem pemilu yang sehat.
"Ancaman apa yang ada di balik politik uang? Bagaimana kita menangani politik uang? Bagaimana kita mencegah politik uang? Hal-hal seperti ini tentu kita sadari bersama sesuatu yang harus kita kikis, sesuatu yang semestinya tidak menjadi bagian dari kegiatan demokrasi kita. Termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan bermasyarakat," kata Syarmadani dalam keterangan tertulis, Jumat (10/2/2023).
Ia menjelaskan, politik uang adalah sesuatu yang sejak awal pemilu atau bahkan mungkin sebelum mengenal pemilu, merupakan perilaku yang sudah hadir di masyarakat. Politik uang ini terjadi ketika ada yang memberi dan menerima. Menurut Syarmadani, dalam situasi ini karakter publik sangat menentukan, ketika ada yang memberi tetapi publik tidak mau menerima, maka tidak akan terjadi politik uang.
"Akhir-akhir ini keadaannya semakin membahayakan, terlebih ketika diadakan survei. Masyarakat masih ada sebagian bahkan jumlahnya cukup besar yang setuju terhadap keberadaan politik uang. Apalagi praktik-praktik di lapangan tentu banyak cerita politik uang ini masih berlangsung kutip Syarmadani.
Hal ini disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Syarmadani dalam webinar bertema Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda, Politik Uang: Potensi, Pencegahan, dan Penindakan di Ruang Rapat Gedung F Kemendagri, Kamis (9/2/2023). Webinar digelar untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dan membangun ekosistem pemilu yang sehat.
"Ancaman apa yang ada di balik politik uang? Bagaimana kita menangani politik uang? Bagaimana kita mencegah politik uang? Hal-hal seperti ini tentu kita sadari bersama sesuatu yang harus kita kikis, sesuatu yang semestinya tidak menjadi bagian dari kegiatan demokrasi kita. Termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan bermasyarakat," kata Syarmadani dalam keterangan tertulis, Jumat (10/2/2023).
Ia menjelaskan, politik uang adalah sesuatu yang sejak awal pemilu atau bahkan mungkin sebelum mengenal pemilu, merupakan perilaku yang sudah hadir di masyarakat. Politik uang ini terjadi ketika ada yang memberi dan menerima. Menurut Syarmadani, dalam situasi ini karakter publik sangat menentukan, ketika ada yang memberi tetapi publik tidak mau menerima, maka tidak akan terjadi politik uang.
"Akhir-akhir ini keadaannya semakin membahayakan, terlebih ketika diadakan survei. Masyarakat masih ada sebagian bahkan jumlahnya cukup besar yang setuju terhadap keberadaan politik uang. Apalagi praktik-praktik di lapangan tentu banyak cerita politik uang ini masih berlangsung kutip Syarmadani.
Lihat Juga :
