IPK Merosot, Sudirman Said: Pemilu 2024 Kesempatan Besar Perbaiki Tata Kelola Negara
Kamis, 09 Februari 2023 - 19:45 WIB
loading...
Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai kemerosotan IPK menandakan ada masalah serius di tingkat makro penyelenggaraan negara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) melaporkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot 4 poin menjadi 34 pada 2022. Hal itu membuat peringkat IPK Indonesia merosot dari 96 menjadi di posisi 110.
Peringkat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, serta Timor Leste. Baca juga: IPK Indonesia Anjlok, Jokowi Panggil Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK ke Istana
Terkait hal itu, Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai kemerosotan IPK menandakan ada masalah serius di tingkat makro penyelenggaraan negara. Menurut dia, IPK hanya salah satu cermin dari tata kelola pemerintahan.
“Saya melihatnya korupsi itu lebih dari sekadar soal penegakan hukum. Tapi korupsi itu soal perilaku, nilai-nilai, kultur kekuasaan dan soal kesehatan demokrasi, dan ada huhungan erat dengan politik keseluruhan,” ujar Sudirman di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Ia menegaskan pemerintah gagal mengelola lingkungan pengendalian di tingkat makro. Dengan demikian, tata nilai, etika, dan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah negara tak berjalan dengan baik.
Peringkat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, serta Timor Leste. Baca juga: IPK Indonesia Anjlok, Jokowi Panggil Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK ke Istana
Terkait hal itu, Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai kemerosotan IPK menandakan ada masalah serius di tingkat makro penyelenggaraan negara. Menurut dia, IPK hanya salah satu cermin dari tata kelola pemerintahan.
“Saya melihatnya korupsi itu lebih dari sekadar soal penegakan hukum. Tapi korupsi itu soal perilaku, nilai-nilai, kultur kekuasaan dan soal kesehatan demokrasi, dan ada huhungan erat dengan politik keseluruhan,” ujar Sudirman di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Ia menegaskan pemerintah gagal mengelola lingkungan pengendalian di tingkat makro. Dengan demikian, tata nilai, etika, dan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah negara tak berjalan dengan baik.
Lihat Juga :
