Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Segera Disahkan Jadi UU
Selasa, 07 Februari 2023 - 17:14 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana menjadi undang-undang. Foto/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi undang-undang. Jokowi juga meminta agar rancangan pembatasan transaksi uang kartal untuk segera dimulai pembahasannya.
"Saya mendorong agar RUU tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diundangkan. Dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/2/2023). Baca juga: Bahas Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Singgung Harun Masiku
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
"Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan antar negara, keketuan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan.
"Dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan," kata Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak agar RUU Perampasan aset segera disahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, berharap agar Komisi III DPR dapat memproses pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan.
"KPK memang masih berharap dan terus berharap mohon dukungan kepada Komisi III DPR RI terkait dengan dua Rancangan Undang-Undang yang sampai hari ini kita tunggu," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Hal yang sama disuarakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menagih DPR untuk segera menetapkan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dalam Prolegnas Prioritas 2022 semester 2.
"(PPATK) Menginisiasi dan mendorong percepatan penetapan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana," ujar Ivan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan bagi Pemerintah Memperbaiki Diri
"Pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya, agar segera diagendakan, karena itu perlu bagi bangsa," kata Mahfud MD usai menerima audiensi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, di Kantornya, Jumat (16/9/2022).
"Dan tidak merugikan siapa pun tapi merugikan orang yang melakukan korupsi dan menguntungkan negara," sambungnya.
"Saya mendorong agar RUU tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana dapat segera diundangkan. Dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/2/2023). Baca juga: Bahas Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Singgung Harun Masiku
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
"Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan antar negara, keketuan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan.
"Dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan," kata Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak agar RUU Perampasan aset segera disahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, berharap agar Komisi III DPR dapat memproses pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Penyadapan.
"KPK memang masih berharap dan terus berharap mohon dukungan kepada Komisi III DPR RI terkait dengan dua Rancangan Undang-Undang yang sampai hari ini kita tunggu," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
Hal yang sama disuarakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menagih DPR untuk segera menetapkan RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana dalam Prolegnas Prioritas 2022 semester 2.
"(PPATK) Menginisiasi dan mendorong percepatan penetapan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana," ujar Ivan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan bagi Pemerintah Memperbaiki Diri
"Pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya, agar segera diagendakan, karena itu perlu bagi bangsa," kata Mahfud MD usai menerima audiensi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, di Kantornya, Jumat (16/9/2022).
"Dan tidak merugikan siapa pun tapi merugikan orang yang melakukan korupsi dan menguntungkan negara," sambungnya.
(kri)
Lihat Juga :
