Politikus Senior Golkar Raih Doktor Administrasi Negara
Senin, 06 Februari 2023 - 17:04 WIB
loading...
Anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa menjalani ujian terbuka doktor Administrasi Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta, Senin (6/2/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Agun Gunandjar Sudarsa berhasil meraih gelar Doktor Administrasi Negara dari Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta, Senin (6/2/2023). Ia berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Tata Kelola Fungsi Representasi dan Rekrutmen Partai Golkar dalam Mewujudkan Good governance di Era reformasi.
Di hadapan tim pembimbing dan penguji, Prof Nurliah Nurdin, Muhammad Taufik, Makhdum, Prof Zainuddin Amali, R Luki, Asropi, dan Prof Djohermansyah Djohan, Agun memaparkan hasil penelitian disertasinya. Menurut Anggota Komisi XI DPR ini, pelaksanaan good governance hingga saat ini belum bisa diwujudkan secara baik dan benar. Padahal landasan good governance ini telah dirumuskan dalam TAP MPR No XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
"Adanya masalah dengan partai politik yang belum mampu menjalankan fungsinya secara baik, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara. Indeks Persepsi Korupsi kita pada tahun 2022 mengalami anjlok luar biasa," kata Agun di Ruang Serbaguna Politeknik STIA LAN Jakarta.
Agun juga memaparkan, parpol menjadi institusi publik yang terendah mendapat kepercayaan publik. Dua hal inilah yang menjadi latar belakang bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh tata kelola partai politik yang baik.
Ia menjelaskan, parpol adalah satu-satunya institusi publik yang mendapat mandat konstitusional sebagaimana Pasal 6A dan Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945. Parpol menjalankan fungsi rekrutmen atas jabatan politik di legislatif dan eksekutif, sekaligus menjalankan fungsi representatif yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
"Disertasi ini adalah disertasi Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Pembangunan Negara dari perspektif politik. Terwujudnya good governance membutuhkan aktor politik untuk menjalankan kekuasaan politik yang dihasilkan oleh pemilu sebagai instrument demokrasi yang pesertanya adalah partai politik," katanya.
Politikus senior ini menjadikan Partai Golkar sebagai lokus disertasinya. Ia melihat adanya permasalahan menyangkut tata kelola fungsi representasi dan fungsi rekrutmen Partai Golkar yang belum optimal dalam mewujudkan good governance di era Reformasi. Kemudian bagaimana model tata kelola fungsi representasi dan fungsi rekrutmen Partai Golkar yang mampu mendorong terwujudnya good governance di era reformasi.
Dalam penelitiannya, Agun menggunakan Teknik Slovin untuk perhitungan populasi dan sampel, sehingga penelitian ini melibatkan 69 dari 222 responden kuantitatif dari internal Golkar serta narasumber kualitatif sebanyak 22 narasumber internal dari elite Golkar dan pakar.
"Selama era Reformasi dari tahun 1999-2022, fungsi rekrutmen mengalami fluktuasi dan berjalan dengan mekanisme yang berubah-ubah," katanya.
Berdasarkan disertasinya, Agun memaparkan, di awal reformasi masih kental nuansa PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Namun dalam perkembangan berikutnya terkait dengan perubahan sistem pemilu, Golkar turut pada mekanisme vote getter yang lebih mengutamakan perolehan kursi tanpa melalui proses edukasi dan kaderisasi. Pemilu yang dihasilkan masih bersifat elektoral, belum bersifat adu gagasan dan ide perubahan konsep pembangunan.
"Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 80% responden dan pandangan para narasumber pakar menyatakan bahwa Partai Golkar sangat mampu dan siap untuk menjalankan fungsi rekrutmen ini. Partai Golkar telah memiliki dan telah berjalan Golkar Institute sebagai sekolah pemerintahan dan kebijakan publik," kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR ini.
Hadir dalam Sidang Terbuka Doktor Terapan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan unsur pimpinan MPR lain, Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar Akbar Tanjung, Sekjen Golkar Lodewijk Friederick Paulus, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Ketua Golkar Institute TB Ace Hasan Syadzily, politikus senior Golkar Theo L Sambuaga, Anggota DPR dari Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno dan Nurul Arifin.
Di hadapan tim pembimbing dan penguji, Prof Nurliah Nurdin, Muhammad Taufik, Makhdum, Prof Zainuddin Amali, R Luki, Asropi, dan Prof Djohermansyah Djohan, Agun memaparkan hasil penelitian disertasinya. Menurut Anggota Komisi XI DPR ini, pelaksanaan good governance hingga saat ini belum bisa diwujudkan secara baik dan benar. Padahal landasan good governance ini telah dirumuskan dalam TAP MPR No XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
"Adanya masalah dengan partai politik yang belum mampu menjalankan fungsinya secara baik, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara. Indeks Persepsi Korupsi kita pada tahun 2022 mengalami anjlok luar biasa," kata Agun di Ruang Serbaguna Politeknik STIA LAN Jakarta.
Agun juga memaparkan, parpol menjadi institusi publik yang terendah mendapat kepercayaan publik. Dua hal inilah yang menjadi latar belakang bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh tata kelola partai politik yang baik.
Ia menjelaskan, parpol adalah satu-satunya institusi publik yang mendapat mandat konstitusional sebagaimana Pasal 6A dan Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945. Parpol menjalankan fungsi rekrutmen atas jabatan politik di legislatif dan eksekutif, sekaligus menjalankan fungsi representatif yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
"Disertasi ini adalah disertasi Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Pembangunan Negara dari perspektif politik. Terwujudnya good governance membutuhkan aktor politik untuk menjalankan kekuasaan politik yang dihasilkan oleh pemilu sebagai instrument demokrasi yang pesertanya adalah partai politik," katanya.
Politikus senior ini menjadikan Partai Golkar sebagai lokus disertasinya. Ia melihat adanya permasalahan menyangkut tata kelola fungsi representasi dan fungsi rekrutmen Partai Golkar yang belum optimal dalam mewujudkan good governance di era Reformasi. Kemudian bagaimana model tata kelola fungsi representasi dan fungsi rekrutmen Partai Golkar yang mampu mendorong terwujudnya good governance di era reformasi.
Dalam penelitiannya, Agun menggunakan Teknik Slovin untuk perhitungan populasi dan sampel, sehingga penelitian ini melibatkan 69 dari 222 responden kuantitatif dari internal Golkar serta narasumber kualitatif sebanyak 22 narasumber internal dari elite Golkar dan pakar.
"Selama era Reformasi dari tahun 1999-2022, fungsi rekrutmen mengalami fluktuasi dan berjalan dengan mekanisme yang berubah-ubah," katanya.
Berdasarkan disertasinya, Agun memaparkan, di awal reformasi masih kental nuansa PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Namun dalam perkembangan berikutnya terkait dengan perubahan sistem pemilu, Golkar turut pada mekanisme vote getter yang lebih mengutamakan perolehan kursi tanpa melalui proses edukasi dan kaderisasi. Pemilu yang dihasilkan masih bersifat elektoral, belum bersifat adu gagasan dan ide perubahan konsep pembangunan.
"Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 80% responden dan pandangan para narasumber pakar menyatakan bahwa Partai Golkar sangat mampu dan siap untuk menjalankan fungsi rekrutmen ini. Partai Golkar telah memiliki dan telah berjalan Golkar Institute sebagai sekolah pemerintahan dan kebijakan publik," kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR ini.
Hadir dalam Sidang Terbuka Doktor Terapan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan unsur pimpinan MPR lain, Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar Akbar Tanjung, Sekjen Golkar Lodewijk Friederick Paulus, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Ketua Golkar Institute TB Ace Hasan Syadzily, politikus senior Golkar Theo L Sambuaga, Anggota DPR dari Fraksi Golkar Dave Akbarshah Fikarno dan Nurul Arifin.
(abd)
Lihat Juga :
