Idul Fitri Berpotensi Beda, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Sampaikan Pesan Menyejukkan Ini
Senin, 06 Februari 2023 - 13:19 WIB
loading...
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta kepada masyarakat untuk menyikapi potensi perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha 1444 Hijriah dengan saling menghormati. Perbedaan ini menurutnya bukan sesuatu yang baru terjadi.
"Ada kemungkinan 1 Syawal, Idul Fitri dan Idul Adha perbedaan karena perbedaan metode yang dipakai karena ini merupakan ijtihad. Maka selalu yang menjadi komitmen Muhammadiyah adalah kita saling menghargai, menghormati, toleran atau tasamuh dengan perbedaan jika hal itu terjadi," ujar Haedar dalam konferensi pers secara daring, Senin (6/2/2023).
Menurut Haedar, potensi perbedaan penetapan hari-hari besar Agama Islam akan selalu ada. Karena itu, masyarakat diminta menyikapinya seperti biasa. "Lebih-lebih kita punya pengalaman berbeda dalam hal 1 Ramadhan, Syawal, 10 Dzulhijjah, sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Artinya kita sudah terbiasa dengan perbedaan lalu timbul penghargaan dan kearifan," ucapnya.
Lihat Juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan dan Syawal, 1444 H /2023 M
Haedar mengatakan bahwa perbedaan tersebut merupakan hasil dari ijtihad yang sudah menjadi watak umat Islam dalam hal-hal yang menyangkut perbedaan dalam praktik menjalankan agama. Maka, dia meminta hal tersebut jangan dianggap sebagai sumber perpecahan. "Sehingga perbedaan apa pun kalau itu terjadi justru semakin memperkokoh kita sebagai muslim secara pribadi atau umat Islam secara kolektif," ujarnya.
Muhammadiyah, kata Haedar, menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menggunakan metode hisab wujudul hilal yang dipedomani dengan dasar Al-Qur'an, hadis Nabi yang kuat, ditambah ijtihad. Sehingga, pengambilan keputusan itu sungguh memiliki dasar keagamaan yang kuat bukan hanya bersifat rasionalitas ilmu semata.
"Jadi kuat dasar keagamaannya atau di dalam adalah syariahnya tetapi juga kuat dalam ilmu penggunaan rasionalitas serta sebagai aspek keilmuan lainnya. Dengan demikian ijtihad yang diambil oleh Muhammadiyah dengan wujudul hilal dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan, keilmuan, bahkan dalam kepentingan kemaslahatan umum," tuturnya.
"Ada kemungkinan 1 Syawal, Idul Fitri dan Idul Adha perbedaan karena perbedaan metode yang dipakai karena ini merupakan ijtihad. Maka selalu yang menjadi komitmen Muhammadiyah adalah kita saling menghargai, menghormati, toleran atau tasamuh dengan perbedaan jika hal itu terjadi," ujar Haedar dalam konferensi pers secara daring, Senin (6/2/2023).
Menurut Haedar, potensi perbedaan penetapan hari-hari besar Agama Islam akan selalu ada. Karena itu, masyarakat diminta menyikapinya seperti biasa. "Lebih-lebih kita punya pengalaman berbeda dalam hal 1 Ramadhan, Syawal, 10 Dzulhijjah, sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Artinya kita sudah terbiasa dengan perbedaan lalu timbul penghargaan dan kearifan," ucapnya.
Lihat Juga: Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadhan dan Syawal, 1444 H /2023 M
Haedar mengatakan bahwa perbedaan tersebut merupakan hasil dari ijtihad yang sudah menjadi watak umat Islam dalam hal-hal yang menyangkut perbedaan dalam praktik menjalankan agama. Maka, dia meminta hal tersebut jangan dianggap sebagai sumber perpecahan. "Sehingga perbedaan apa pun kalau itu terjadi justru semakin memperkokoh kita sebagai muslim secara pribadi atau umat Islam secara kolektif," ujarnya.
Muhammadiyah, kata Haedar, menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menggunakan metode hisab wujudul hilal yang dipedomani dengan dasar Al-Qur'an, hadis Nabi yang kuat, ditambah ijtihad. Sehingga, pengambilan keputusan itu sungguh memiliki dasar keagamaan yang kuat bukan hanya bersifat rasionalitas ilmu semata.
"Jadi kuat dasar keagamaannya atau di dalam adalah syariahnya tetapi juga kuat dalam ilmu penggunaan rasionalitas serta sebagai aspek keilmuan lainnya. Dengan demikian ijtihad yang diambil oleh Muhammadiyah dengan wujudul hilal dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan, keilmuan, bahkan dalam kepentingan kemaslahatan umum," tuturnya.
Lihat Juga :
