Dorong Megawati Turun Tangan Benahi BRIN, Anggota DPR: Bukan Malah Hasto
Sabtu, 04 Februari 2023 - 17:25 WIB
loading...
A
A
A
"Dengan hadirnya Ibu Megawati untuk mencari jalan tengah, saya berharap hak prerogatif Presiden tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak," kata pria yang sudah lima kali periode menjadi anggota DPR sejak 1997.
Dia mengakui kinerja BRIN perlu dibenahi karena masih banyak program yang belum tercapai di 2022. Terutama, menyangkut Program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM).
"Karena program ini yang bisa dipakai pemerintah melalui BRIN untuk berdialog dengan masyarakat. Terutama masalah riset dan inovasi. Ini kan perlu sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu riset dan inovasi, sebagai masukan harusnya ini yang diutamakan, dan bisa terlaksana minimal 80 persen," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, karena selama ini BRIN tidak mencapai target, maka wajar DPR menyampaikan kritik atau masukan sebagai bentuk fungsi pengawasan. Diketahui, Komisi VII DPR merekomendasikan pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
Komisi VII DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan pada rapat kerja bersama Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan pihaknya sudah mendengar kisruh mengenai anggaran di BRIN yang dipermasalahkan sejumlah legislator di DPR. "Ya sudah (Bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengungkapkan BRIN saat ini sedang melakukan proses konsolidasi, membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi. Bahkan, kata Hasto, banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik.
Dia mengakui kinerja BRIN perlu dibenahi karena masih banyak program yang belum tercapai di 2022. Terutama, menyangkut Program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM).
"Karena program ini yang bisa dipakai pemerintah melalui BRIN untuk berdialog dengan masyarakat. Terutama masalah riset dan inovasi. Ini kan perlu sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu riset dan inovasi, sebagai masukan harusnya ini yang diutamakan, dan bisa terlaksana minimal 80 persen," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, karena selama ini BRIN tidak mencapai target, maka wajar DPR menyampaikan kritik atau masukan sebagai bentuk fungsi pengawasan. Diketahui, Komisi VII DPR merekomendasikan pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
Komisi VII DPR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan pada rapat kerja bersama Laksana Tri Handoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan pihaknya sudah mendengar kisruh mengenai anggaran di BRIN yang dipermasalahkan sejumlah legislator di DPR. "Ya sudah (Bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengungkapkan BRIN saat ini sedang melakukan proses konsolidasi, membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi. Bahkan, kata Hasto, banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik.
Lihat Juga :
