Pengamat: Reshuffle Jalan bila Nasdem dan Anies Ganggu Rencana Jokowi untuk 2024

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet dinilai sudah tamat. Faktanya, Rabu (1/2/2023) Presiden Jokowi melakukan aktivitas seperti biasa. Dia tidak melantik seseorang atau tokoh di Istana Negara sebagai menteri baru atau merotasi para pembantunya.

Direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul meyakini Jokowi tidak akan merombak kabinet dalam waktu dekat. Apalagi, Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah bertemu.

"Karena dinamika politik hari ini, apalagi pasca bertemunya Surya Paloh dan Jokowi, saya kira sudah selesai itu isu reshuffle sekarang ini," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Kamis, (2/2/2023).



Menurut Adib, isu reshuffle berhembus dari sejumlah parpol seiring dideklarasikannya Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024 oleh Nasdem.

"Dari kemarin kan yang digadang-gadang kena reshuffle itu Nasdem karena mengusung Anies. Sebab Anies dianggap simbol oposisi. Apalagi serangan dari PDIP itu, 'ya di-reshuffle saja', kan gitu?" ucap Adib.

Namun, ternyata Jokowi bergeming. Ini mengartikan Jokowi tak ingin melakukan reshuffle berdasarkan pertimbangan politis semata, kendati ada menteri yang berasal dari parpol pendukung Anies.

"Pak Jokowi akan me-reshuffle ketika dia tidak suka dengan gaya parpol dalam menentukan capres dan cawapres,” tuturnya.

Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini meyakini Jokowi akan mengganti menteri yang tidak sejalan dengan visi misinya. Sebagai ganti, Jokowi akan harus memasukkan orang yang profesional



”Sebagai cadangan atau sebagai pembantu untuk menyelesaikan visi misi Pak Jokowi di periode keduanya. Menurut saya ini last minute harus dilakukan. Orang politik yang tak sesuai dengan visi misi kabinet Indonesia maju akan diganti orang profesional sebagai hukuman untuk 2024," kata Adib.

Diketahui sudah ada tiga partai yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan yakni Nasdem, Demokrat dan PKS. Kecuali Nasdem, dua parpol lain dikelompokkan sebagai parpol oposisi pemerintah.

"Kalau Nasdem belum di-reshuffle, berarti Pak Jokowi merestui secara politis merestui. Tapi itu tidak akan menjadi jaminan. Kalau dirasa pergerakan Nasdem, Surya Paloh, Anies ini 'mengganggu' peta politik Pak Jokowi untuk suksesi 2024, saya kira Jokowi akan kasih "punishment" yakni reshuffle. Sekarang masih belum ada masalah," jelasnya.

Di periode kedua, Jokowi sudah tiga kali melakukan reshuffle. Pada, Rabu 23 Desember 2020, Jokowi mengganti tiga menteri. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diganti Budi Gunadi Sadikin; Tri Rismaharini mennggantikan Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial; dan Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.

Rabu, 28 April 2021, Jokowi kembali mengganti dua menteri. Jokowi menunjuk Nadiem Makarim yang sebelumnya menjadi Mendikbud menjadi Mendikbudristek dan mengangkat Laksana Tri Handoko diangkat sebagai Kepala BRIN, dan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi dan Kepala BKPM.

Pada Rabu, 15 Juni 2022 Jokowi mengumumkan perubahan susunan kementeriannya. Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lufti; Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil; Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional menggantikan Surya Tjandra; John Wempi Wetipo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.