Kritisi Perppu Cipta Kerja, Rektor ITB-AD: Hanya Ilusi, Bukan Solusi
Minggu, 29 Januari 2023 - 20:20 WIB
loading...
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja . Menurutnya, Perppu ini bisa jadi solusi tapi bisa juga hanyalah ilusi.
“Perppu menjadi solusi karena diklaim akan menjadi pijakan dalam proses konsolidasi ekonomi untuk menyerap sebanyak-banyaknya lapangan kerja melalui aktivitas ekosistem investasi dan perdagangan,” ujar Mukhaer dalam keterangannya, Minggu (29/1/2023). Baca juga: Perppu Ciptaker Dinilai Bikin Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global
Sebagai solusi, Mukhaer mencatat ada 10 isu utama dan 1.118 halaman dalam dokumen Perppu ini. Ia menilai Perppu ini sangat lengkap dan isinya mirip dengan UU Cipta Kerja yang dianggap cacat hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kendati begitu, ia juga menggangap bahwa Perppu ini bisa menjadi ilusi. Hal ini disampaikan sebab didasarkan pada fakta-fakta dan indikator ekonomi yang dilaporkan pemerintah terkesan semu alias palsu. Selain itu, terkesan tidak inklusif.
“Kinerja ekonomi kurang berdampak bagi mayoritas rakyat, alih-alih indikator ekonomi yang dilaporkan baik, ternyata hanya dinikmati elite ekonomi dan politik, buktinya tingkat kemiskinan dan ketimpangan saat ini semakin terdongkrak, cadangan devisa negara malas beranjak naik, kurs rupiah selalu terdepresiasi,” jelasnya.
“Perppu menjadi solusi karena diklaim akan menjadi pijakan dalam proses konsolidasi ekonomi untuk menyerap sebanyak-banyaknya lapangan kerja melalui aktivitas ekosistem investasi dan perdagangan,” ujar Mukhaer dalam keterangannya, Minggu (29/1/2023). Baca juga: Perppu Ciptaker Dinilai Bikin Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global
Sebagai solusi, Mukhaer mencatat ada 10 isu utama dan 1.118 halaman dalam dokumen Perppu ini. Ia menilai Perppu ini sangat lengkap dan isinya mirip dengan UU Cipta Kerja yang dianggap cacat hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Kendati begitu, ia juga menggangap bahwa Perppu ini bisa menjadi ilusi. Hal ini disampaikan sebab didasarkan pada fakta-fakta dan indikator ekonomi yang dilaporkan pemerintah terkesan semu alias palsu. Selain itu, terkesan tidak inklusif.
“Kinerja ekonomi kurang berdampak bagi mayoritas rakyat, alih-alih indikator ekonomi yang dilaporkan baik, ternyata hanya dinikmati elite ekonomi dan politik, buktinya tingkat kemiskinan dan ketimpangan saat ini semakin terdongkrak, cadangan devisa negara malas beranjak naik, kurs rupiah selalu terdepresiasi,” jelasnya.
Lihat Juga :
