Kritisi Perppu Cipta Kerja, Rektor ITB-AD: Hanya Ilusi, Bukan Solusi

JAKARTA - Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Mukhaer Pakkanna menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja . Menurutnya, Perppu ini bisa jadi solusi tapi bisa juga hanyalah ilusi.

“Perppu menjadi solusi karena diklaim akan menjadi pijakan dalam proses konsolidasi ekonomi untuk menyerap sebanyak-banyaknya lapangan kerja melalui aktivitas ekosistem investasi dan perdagangan,” ujar Mukhaer dalam keterangannya, Minggu (29/1/2023).

Sebagai solusi, Mukhaer mencatat ada 10 isu utama dan 1.118 halaman dalam dokumen Perppu ini. Ia menilai Perppu ini sangat lengkap dan isinya mirip dengan UU Cipta Kerja yang dianggap cacat hukum oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kendati begitu, ia juga menggangap bahwa Perppu ini bisa menjadi ilusi. Hal ini disampaikan sebab didasarkan pada fakta-fakta dan indikator ekonomi yang dilaporkan pemerintah terkesan semu alias palsu. Selain itu, terkesan tidak inklusif.

“Kinerja ekonomi kurang berdampak bagi mayoritas rakyat, alih-alih indikator ekonomi yang dilaporkan baik, ternyata hanya dinikmati elite ekonomi dan politik, buktinya tingkat kemiskinan dan ketimpangan saat ini semakin terdongkrak, cadangan devisa negara malas beranjak naik, kurs rupiah selalu terdepresiasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Mukhaer mengatakan ada contradictio in terminis atau istilah yang mengandung kombinasi kata yang saling bertentangan dalam peluncuran Perppu Cipta Kerja. Di satu sisi, laporan pemerintah menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki imunitas dan resiliensi yang baik karena konsumsi rumah tangga masih mendukung.

Hanya saja di sisi yang lain, melaporkan bahwa ekonomi Indonesia terancam resesi karena tensi eskalasi geopolitik global, perang Rusia-Ukraina, peningkatan suku bunga global, inflasi terkerek tinggi, hingga pada soal ketidapastian iklim yang telah mamantik harga pangan dan energi dunia terus mendaki.

“Saya khawatir Perppu ini terbit, tapi tidak didasarkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, melainkan subjektivitas Presiden yang hanya berpihak kepada investor semata, tahun lalu saja, investasi hanya mampu menyerap 97.000 orang di tengah laju investasi asing meroket 54 persen,” terangnya.

Mukhaer berharap kebijakan ekonomi Indonesia tidak seperti yang digambarkan Jhon K Galbraith tentang teori kuda dan burung gereja yaitu ‘berikan seekor kuda itu makanan yang banyak, supaya remah-remahnya jatuh ke jalan dan dimakan burung gereja’.

“Inilah yang saya maksud solusi di tengah ilusi tentang Perppu ini,” pungkasnya.