Fraksi Demokrat Tolak Kenaikan Biaya Haji Rp69 Juta

“Soal transportasi yang selama ini hanya menggunakan dua maskapai yaitu Saudi Arabian dan Garuda. Ini kan bisa ditambah maskapai lain biar harga kompetitif. Begitu juga dengan katering atau waktu pelaksanaan haji di persingkat. Umpamanya dari 40 hari menjadi 30 hari,” ujarnya.

Partai Demokrat, kata dia, akan mendesak pemerintah untuk membatalkan usulan kenaikan jamaah haji tersebut demi kepentingan ibadah masyarakat. "Kita akan mengritisi secara tajam bahwa usulan komposisi BIPIH (yang ditanggung jamaah) dan Nilai Manfaat jika dipertahankan di 70% : 30% ini juga bukan solusi yang tepat dan baik," tegas mantan Bupati Rokan Hulu dua periode itu.

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan biaya haji lahan bisnis kepada para calon jamaah haji. Dia meminta pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan komponen biaya haji agar masyarakat tidak merasa keberatan untuk menunaikan ibadah haji.

"Pemerintah harus punya hati dan peraaan dengan situasi ini. Jangan ada pengurusan haji ini ada unsur bisnisnya. Jangan berbisnis. Kasihan masyarakat," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Kemenag mengusulkan rate biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi menjadi Rp98,89 juta per jamaah. Berikut rincian BIPIH untuk untuk biaya haji 2023 yang dibebankan kepada para jamaah seperti yang diusulkan pemerintah:
-Biaya penerbangan (Embarkasi-Arab Saudi): Rp33.979.784.
-Akomodasi di Makkah: Rp18.768.000
-Akomodasi di Madinah: Rp5.601.840
-Biaya hidup (living cost): Rp4.080.000
-Visa: Rp1.224.000
-Paket layanan Masyair: Rp5.540.109.