Kenaikan Biaya Haji Diprotes, Kemenag: Tak Ada Niat Memberatkan

JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan ongkos haji dari Rp39,8 juta menjadi Rp69,1 juta mendapat protes dari sejumlah kalangan. Selain dianggap terlalu tinggi, kenaikan tersebut dinilai menunjukkan kurang baiknya manajemen pengelolaan dana haji .

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyampaikan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2023 masih berupa usulan. Hingga kini masih mencari angka proposional agar tak memberatkan calon jamaah haji tahun ini.

"Kami sampaikan juga, ini usulan. Kita masih mencari untuk menemukan angka proporsionalnya berapa untuk tahun ini. Tahun depan kita juga akan membangun forecasting-nya. Kira-kira inflasinya berapa," kata Hilman kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (24/1/2023).

Baca juga: Menag Usulkan Biaya Haji 2023 Sebesar Rp69,1 Juta per Jamaah

Lebih lanjut terkait perubahan besaran komposisi biaya haji 1444H/2023M menjadi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat menurutnya merupakan angka yang ideal. Sebab kenaikan itu sejalan dengan naiknya sejumlah komponen layanan haji mulai dari Akomodasi, Konsumsi, Transportasi baik selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Mekkah, maupun Madinah.

"Kami menawarkan satu formula yang ideal untuk kelanjutan dana haji, bukan hanya untuk yang akan berangkat besok, tapi juga untuk tahun berikutnya," ujarnya.

Selain itu, usulan biaya haji 2023 itu juga turut memperhatikan komponen kurs dolar dan kurs riyal. Sehingga asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs USD1 dan Rp 4.080 untuk kurs 1 riyal Arab Saudi.