Upaya Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Perlu Ditolak
Selasa, 24 Januari 2023 - 20:43 WIB
loading...
A
A
A
Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengingatkan, jika nantinya undang-undang diubah untuk kepentingan perpanjangan masa jabatan presiden, maka tidak berlaku untuk yang sedang berkuasa. Perubahan aturan itu berlaku untuk presiden selanjutnya.
"Jokowi dan SBY tidak bisa maju jika toh UU masa jabatan Presiden direvisi karena perubahan tidak bisa berlaku mundur," katanya.
Penulis buku Hukum Tata Negara Indonesia, Fajlurahman Jurdi menyampaikan, sejumlah hasil survei tidak memberikan dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu memaparkan, dalam sejarah Indonesia pernah mengalami penundaan pemilu atau mempercepat pemilu. Namun wacana penundaan Pemilu saat ini dinilai hanya dibicarakan sedikit elite dan tidak disampaikan secara transparan ke publik.
"Tidak ada alasan rasional yang disampaikan mengapa Pemilu perlu ditunda dan karenanya perlu perpanjangan jabatan presiden," katanya.
"Jokowi dan SBY tidak bisa maju jika toh UU masa jabatan Presiden direvisi karena perubahan tidak bisa berlaku mundur," katanya.
Penulis buku Hukum Tata Negara Indonesia, Fajlurahman Jurdi menyampaikan, sejumlah hasil survei tidak memberikan dukungan pada perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu memaparkan, dalam sejarah Indonesia pernah mengalami penundaan pemilu atau mempercepat pemilu. Namun wacana penundaan Pemilu saat ini dinilai hanya dibicarakan sedikit elite dan tidak disampaikan secara transparan ke publik.
"Tidak ada alasan rasional yang disampaikan mengapa Pemilu perlu ditunda dan karenanya perlu perpanjangan jabatan presiden," katanya.
Lihat Juga :
