Parpol Diminta Tak Main-main di Ranah Politik Identitas
Sabtu, 07 Januari 2023 - 14:50 WIB
Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan meminta parpol tak memainkan politik identitas pada Pemilu 2024. Foto/tangkapan layar
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan meminta partai politik tidak main-main di ranah politik identitas . Politisasi identitas diyakininya bakal memicu terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Maka dari itu pemerintah selalu mengatakan kepada seluruhnya agar melakukan dinamika di tahun politik ini untuk tetap pada koridor-koridor menjaga stabilitas politik dan keamanan kita," ujar Ade dalam diskusi politik Polemik MNC Trijaya bertajuk "2023 Tahun Turbulensi Politik", Sabtu (7/1/2023).
Menurut Ade, pemerintah sendiri mempersilakan para kubu partai politik untuk menggaet suara di kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, haram hukumnya melakukan politisasi identitas.
"Silakan buka strategi, tapi jangan melakukan politisasi dalam bentuk apapun, apakah agama etnis dan lain-lain sebagainya," imbuhnya.
Sekali lagi, lanjut Ade, pemerintah meminta semua pemangku terkait untuk tegak lurus mengikuti koridor yang telah ditentukan. Hal ini, sebagai bentuk menjaga stabilitas dan keamanan bangsa Indonesia.
"Karena yang harus kita jaga adalah bagaimana keutuhan NKRI ini, kebersamaan persaudaraan, bersama anak bangsa silahkan melakukan strategi tapi tetap kepada koridor koridor yang menjaga NKRI," pungkasnya.
"Maka dari itu pemerintah selalu mengatakan kepada seluruhnya agar melakukan dinamika di tahun politik ini untuk tetap pada koridor-koridor menjaga stabilitas politik dan keamanan kita," ujar Ade dalam diskusi politik Polemik MNC Trijaya bertajuk "2023 Tahun Turbulensi Politik", Sabtu (7/1/2023).
Menurut Ade, pemerintah sendiri mempersilakan para kubu partai politik untuk menggaet suara di kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, haram hukumnya melakukan politisasi identitas.
"Silakan buka strategi, tapi jangan melakukan politisasi dalam bentuk apapun, apakah agama etnis dan lain-lain sebagainya," imbuhnya.
Sekali lagi, lanjut Ade, pemerintah meminta semua pemangku terkait untuk tegak lurus mengikuti koridor yang telah ditentukan. Hal ini, sebagai bentuk menjaga stabilitas dan keamanan bangsa Indonesia.
"Karena yang harus kita jaga adalah bagaimana keutuhan NKRI ini, kebersamaan persaudaraan, bersama anak bangsa silahkan melakukan strategi tapi tetap kepada koridor koridor yang menjaga NKRI," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(muh)
tulis komentar anda