Usai Ratas dengan Presiden, Menteri ATR/BPN Susun Percepatan Reforma Agraria
Kamis, 05 Januari 2023 - 13:32 WIB
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bergerak cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria, setelah mendapat arahan dari Presiden Jokowi. Foto/Istimewa
JAKARTA - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bergerak cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria. Hal ini setelah mendapat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) kabinet terkait reforma agraria.
Setelah Ratas di istana, Menteri Hadi langsung menyusun rencana kunjungan kerja ke beberapa objek Reforma Agraria yang menjadi perhatian publik dan Presiden. Kata Menteri Hadi, reforma agraria memang menjadi salah satu fokus kerja Presiden Jokowi.
"Kasus-kasus pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun memang harus segera dicarikan solusi dan skema penyelesaian," kata Menteri Hadi dalam keterangan persnya, Kamis (5/1/2023).
"Saya akan segera melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik untuk menemukan solusi dan menawarkan skema penyelesaian masalah. Salah satunya Kota Surabaya," tambah Menteri Hadi.
Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia banyak terjadi antara warga masyarakat dengan pihak swasta, BUMN, pemerintah daerah, TNI/Polri, juga karena ada warga yang sudah menghuni kawasan hutan cukup lama.
Rata-rata sudah pulihan tahun belum menemukan solusi penyelesaian. Program reforma agraria Presiden Jokowi diharapkan bisa menuntaskan konflik-konflik pertanahan yang melibatkan rakyat banyak.
Menteri Hadi menegaskan, Kementerian ATR/BPN sangat serius dalam melakukan percepatan penuntasan program reforma agraria ini. Setelah dari Jawa Timur, Menteri Hadi dijadwalkan ke Kabupaten Jember dan beberapa lokasi di Jawa Tengah dan Sumatera.
"Saya ini mantan Panglima TNI, ini sudah tugas negara dan Insya Allah akan tuntaskan sebaik-baiknya," tutupnya.
Setelah Ratas di istana, Menteri Hadi langsung menyusun rencana kunjungan kerja ke beberapa objek Reforma Agraria yang menjadi perhatian publik dan Presiden. Kata Menteri Hadi, reforma agraria memang menjadi salah satu fokus kerja Presiden Jokowi.
"Kasus-kasus pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun memang harus segera dicarikan solusi dan skema penyelesaian," kata Menteri Hadi dalam keterangan persnya, Kamis (5/1/2023).
"Saya akan segera melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik untuk menemukan solusi dan menawarkan skema penyelesaian masalah. Salah satunya Kota Surabaya," tambah Menteri Hadi.
Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia banyak terjadi antara warga masyarakat dengan pihak swasta, BUMN, pemerintah daerah, TNI/Polri, juga karena ada warga yang sudah menghuni kawasan hutan cukup lama.
Rata-rata sudah pulihan tahun belum menemukan solusi penyelesaian. Program reforma agraria Presiden Jokowi diharapkan bisa menuntaskan konflik-konflik pertanahan yang melibatkan rakyat banyak.
Menteri Hadi menegaskan, Kementerian ATR/BPN sangat serius dalam melakukan percepatan penuntasan program reforma agraria ini. Setelah dari Jawa Timur, Menteri Hadi dijadwalkan ke Kabupaten Jember dan beberapa lokasi di Jawa Tengah dan Sumatera.
"Saya ini mantan Panglima TNI, ini sudah tugas negara dan Insya Allah akan tuntaskan sebaik-baiknya," tutupnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(maf)
tulis komentar anda