Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Picu Korupsi dan Politik Uang
Kamis, 05 Januari 2023 - 04:19 WIB
Ilustrasi Pemilu. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Sistem proporsional terbuka atau tertutup menjadi perdebatan menjelang Pemilu 2024 . Sebagian kalangan tetap menginginkan agar sistem proporsional terbuka diterapkan.
Sebagian yang lain menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup dengan mencoblos partai lebih simpel dan lebih murah. Perdebatan tersebut mencuat setelah adanya gugatan terhadap Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Oce Madril mengatakan bahwa konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem pemilu apa yang harus diterapkan. “Jadi, pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia,” ujar Oce Madril, Rabu (4/1/2023).
Menurutnya, yang harus diingat bahwa ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu itu. Misalnya, sistem proporsional terbuka dengan mencoblos caleg menitikberatkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak.
Dia menilai hal tersebut menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi (high cost politics). Dia menuturkan, banyak riset telah dilakukan yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar.
Kemudian, di tingkat DPRD biayanya juga gila-gilaan hanya untuk berebut 1 kursi. Dia mengatakan, biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.
Para caleg bakal bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan gontok-gontokan dengan caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, sistem pemilu itu juga dinilai memicu konflik.
Sebagian yang lain menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup dengan mencoblos partai lebih simpel dan lebih murah. Perdebatan tersebut mencuat setelah adanya gugatan terhadap Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN) Oce Madril mengatakan bahwa konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem pemilu apa yang harus diterapkan. “Jadi, pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia,” ujar Oce Madril, Rabu (4/1/2023).
Baca Juga
Menurutnya, yang harus diingat bahwa ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu itu. Misalnya, sistem proporsional terbuka dengan mencoblos caleg menitikberatkan pada individu, sehingga setiap caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak.
Dia menilai hal tersebut menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi (high cost politics). Dia menuturkan, banyak riset telah dilakukan yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar.
Kemudian, di tingkat DPRD biayanya juga gila-gilaan hanya untuk berebut 1 kursi. Dia mengatakan, biaya tinggi yang harus dikeluarkan caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya.
Baca Juga
Para caleg bakal bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan gontok-gontokan dengan caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, sistem pemilu itu juga dinilai memicu konflik.
Lihat Juga :
tulis komentar anda