Fadli Zon Ungkap 2 Hal Penting Perlu Dikawal agar Konsolidasi Demokrasi Tak Terus Terkikis
Rabu, 28 Desember 2022 - 22:30 WIB
Dia berpendapat, semestinya kinerja ekonomi yang impresif ini justru dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas demokrasi, nukan sebaliknya. “Inilah yang oleh Willaim J. Bernstein dalam bukunya The Birth of Plenty, yang dengan tegas menyimpulkan bahwa economic prosperity seharusnya merupakan faktor kunci lahir dan bertahannya demokrasi, bukan justru mematikan demokrasi,” imbuhnya.
Kedua, kata Fadli Zon, yang perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 adalah kualitas jalannya pemilu itu sendiri. “Kita perlu ambil pelajaran berharga dari Pemilu 2019. Belajar dari pengalaman, Pemilu 2019 menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius,” ujarnya.
Dia melanjutkan, mulai dari persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, yang hingga kini belum diungkap penyebabnya secara tuntas. “Di luar persoalan prosedural tersebut, perjalanan pemilu 2019 juga tak lepas dari ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat. Itu semua harus menjadi catatan serius yang perlu diantisipasi agar tidak terulang di Pemilu 2024,” jelasnya.
Dia mengatakan, tahun 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi kita. Dia menambahkan, dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu pemilu serentak.
“Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis,” ucapnya.
Menurutnya, 2022 menjadi tahun yang sangat kritikal bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kata Fadli Zon, selain akibat residu dari badai pandemi Covid-19 yang telah menggerus komitmen pemerintah dalam berdemokrasi, bangsa ini juga menghadapi perangkap wacana ekonomi-politik yang mengikis konsolidasi demokrasi yang tengah dibangun.
Kedua, kata Fadli Zon, yang perlu dikawal bersama di tahun politik 2023 adalah kualitas jalannya pemilu itu sendiri. “Kita perlu ambil pelajaran berharga dari Pemilu 2019. Belajar dari pengalaman, Pemilu 2019 menyisakan sejumlah problem mendasar yang sangat serius,” ujarnya.
Dia melanjutkan, mulai dari persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), netralitas penyelenggara pemilu, problem hitung cepat, hingga meninggalnya ratusan petugas pemilu, yang hingga kini belum diungkap penyebabnya secara tuntas. “Di luar persoalan prosedural tersebut, perjalanan pemilu 2019 juga tak lepas dari ancaman jaminan kebebasan sipil dan berpendapat. Itu semua harus menjadi catatan serius yang perlu diantisipasi agar tidak terulang di Pemilu 2024,” jelasnya.
Dia mengatakan, tahun 2023 akan menjadi sejarah sekaligus tikungan baru dalam perjalanan demokrasi kita. Dia menambahkan, dalam kondisi demokrasi yang masih cacat (flawed democracy), bangsa ini dihadapkan dengan satu agenda besar yaitu pemilu serentak.
“Karenanya tak berlebihan kalau tahun 2023 dapat dikatakan sebagai momen pertaruhan bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Apakah bergerak maju atau semakin terkikis,” ucapnya.
Menurutnya, 2022 menjadi tahun yang sangat kritikal bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Kata Fadli Zon, selain akibat residu dari badai pandemi Covid-19 yang telah menggerus komitmen pemerintah dalam berdemokrasi, bangsa ini juga menghadapi perangkap wacana ekonomi-politik yang mengikis konsolidasi demokrasi yang tengah dibangun.
Lihat Juga :