Generasi Muda Harus Kritis Melihat Tantangan Negara
Selasa, 27 Desember 2022 - 18:22 WIB
Diskusi Sindikasi Muda Indonesia bekerja sama dengan FAD Kalimantan Timur bertema Subsidi Tepat Sasaran dan Realisasi Indonesia Sentris di Samarinda, Kaltim, Senin (26/12/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Ketua Pelaksana Sindikasi Muda Indonesia Muhammad Fakhri menilai generasi muda harus memiliki daya kritis dalam melihat tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat dan negara. Salah satu persoalan yang penting untuk dikaji secara mendalam dan objektif adalah subsidi energi yang sangat membebani APBN.
"Hal itu membuat APBN negara kita kehilangan kesempatan untuk digunakan bagi hal-hal penting seperti pemerataan pembangunan, termasuk perubahan paradigma dari pembangunan pusat sentris menuju Indonesia sentris, bahkan pembangunan Ibu kota Negara baru," katanya dalam diskusi Sindikasi Muda Indonesia bekerja sama dengan FAD Kalimantan Timur bertema 'Subsidi Tepat Sasaran dan Realisasi Indonesia Sentris" di Samarinda, Kaltim, Senin (26/12/2022).
Tokoh masyarakat, M Fajri Al Farobi menilai subsidi bahan bakar, BBM, dan LPG 3 kg sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Pemberian subsidi bahan bakar yang tepat sasaran dapat memberikan efek positif bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu, pemerataan ekonomi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, subsidi memungkinkan negara berkontribusi langsung dalam kehidupan dan kesejahteraan rakyat. "Subsidi ini dengan catatan harus diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima, sehingga penyaluran subsidi yang dilakukan oleh pemerintah harus tepat sasaran," kata aktivis Kalimantan Timur ini.
Fajri menjelaskan, subsidi tidak hanya terkait BBM. Subsidi dapat menyasar semua kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk mendorong produktivitas dan disesuaikan dengan kebutuhannya.
"Subsidi misalnya terdapat juga di sektor pertanian, pupuk, energi listrik, gas hingga KPR. Subsidi tersebut harus merata dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian urgensi subsidi tersebut mampu terpenuhi dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak atas subsidi tersebut," katanya.
Pegiat hukum Kalimantan Timur, Rusdiono menuturkan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM diikuti dengan subsidi yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah tepat dalam rangka mengurangi beban APBN.
Menurutnya, kenaikan harga BBM sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi karena mengikuti harga pasar minyak dunia dan terkait pro-kontra tentu pasti ada. "Namun ketika kita melihat sisi lain, maka kita akan memahami bahwa kenaikan BBM ini juga agar negara tidak mengalami pembengkakan subsidi, di sisi lain pemerintah menyediakan solusi atas kenaikan harga BBM yaitu yang sering disebut subsidi," ujarnya.
Rusdiono berpendapat sejauh ini program Bantuan Langsung Tunai (BLT) mampu memberikan efek positif untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM.
"Hal itu membuat APBN negara kita kehilangan kesempatan untuk digunakan bagi hal-hal penting seperti pemerataan pembangunan, termasuk perubahan paradigma dari pembangunan pusat sentris menuju Indonesia sentris, bahkan pembangunan Ibu kota Negara baru," katanya dalam diskusi Sindikasi Muda Indonesia bekerja sama dengan FAD Kalimantan Timur bertema 'Subsidi Tepat Sasaran dan Realisasi Indonesia Sentris" di Samarinda, Kaltim, Senin (26/12/2022).
Tokoh masyarakat, M Fajri Al Farobi menilai subsidi bahan bakar, BBM, dan LPG 3 kg sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Pemberian subsidi bahan bakar yang tepat sasaran dapat memberikan efek positif bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak mampu, pemerataan ekonomi, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, subsidi memungkinkan negara berkontribusi langsung dalam kehidupan dan kesejahteraan rakyat. "Subsidi ini dengan catatan harus diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima, sehingga penyaluran subsidi yang dilakukan oleh pemerintah harus tepat sasaran," kata aktivis Kalimantan Timur ini.
Fajri menjelaskan, subsidi tidak hanya terkait BBM. Subsidi dapat menyasar semua kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk mendorong produktivitas dan disesuaikan dengan kebutuhannya.
"Subsidi misalnya terdapat juga di sektor pertanian, pupuk, energi listrik, gas hingga KPR. Subsidi tersebut harus merata dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian urgensi subsidi tersebut mampu terpenuhi dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak atas subsidi tersebut," katanya.
Pegiat hukum Kalimantan Timur, Rusdiono menuturkan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM diikuti dengan subsidi yang diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah tepat dalam rangka mengurangi beban APBN.
Menurutnya, kenaikan harga BBM sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi karena mengikuti harga pasar minyak dunia dan terkait pro-kontra tentu pasti ada. "Namun ketika kita melihat sisi lain, maka kita akan memahami bahwa kenaikan BBM ini juga agar negara tidak mengalami pembengkakan subsidi, di sisi lain pemerintah menyediakan solusi atas kenaikan harga BBM yaitu yang sering disebut subsidi," ujarnya.
Rusdiono berpendapat sejauh ini program Bantuan Langsung Tunai (BLT) mampu memberikan efek positif untuk mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM.
tulis komentar anda