DPR Desak Pemerintah Investigasi Tuntas Kasus ABK Tewas di Kapal China
Sabtu, 11 Juli 2020 - 14:16 WIB
anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen, mendesak pemerintah melakukan investigas komprehensif kasus perbudakan modern. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi IX DPR mendesak pemerintah melakukan investigasi secara komprehensif kasus perbudakan modern yang menyebabkan meninggalnya anak buah kapal (ABK) Hasan Afriandi asal Lampung di Kapal Lu Huang Yuan Yu 118 asal China.
”Ini merupakan tragedi dan tamparan besar. Pemerintah Indonesia harus menginvestigasi kasus ini, melalui kementerian dan lembaga terkait agar tuntas penyelesaian hukumnya, baik investigasi terhadap pemilik kapal, pola kerja, sekaligus juga agen di Indonesia yang menyalurkan. Jangan sampai ada perbudakan modern (modern slavery), dengan korban para anak buah kapal dari Indonesia,” ujar anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen, Sabtu (11/7/2020). (Baca juga: Kapolda Kepri: Jenazah ABK WNI yang Tewas di Kapal China Diproses Visum)
Menurut dia, pemerintah harus merapikan kebijakan terkait penyaluran TKI/ABK ke kapal-kapal asing. Selain itu juga harus ada pemantauan dan punishment terhadap agen dan pemilik kapal melanggar aturan serta membahayakan nyawa. (Baca juga: Kapal China Simpan Jenazah Seorang WNI di dalam Frezer)
”Kasus meninggalnya ABK asal Indonesia di kapal asing sudah sering kita dengar. Ke depan, jangan sampai ada korban lagi. Ini masalah serius yang harus jadi concern pemerintah,” tegasnya.
”Ini merupakan tragedi dan tamparan besar. Pemerintah Indonesia harus menginvestigasi kasus ini, melalui kementerian dan lembaga terkait agar tuntas penyelesaian hukumnya, baik investigasi terhadap pemilik kapal, pola kerja, sekaligus juga agen di Indonesia yang menyalurkan. Jangan sampai ada perbudakan modern (modern slavery), dengan korban para anak buah kapal dari Indonesia,” ujar anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen, Sabtu (11/7/2020). (Baca juga: Kapolda Kepri: Jenazah ABK WNI yang Tewas di Kapal China Diproses Visum)
Menurut dia, pemerintah harus merapikan kebijakan terkait penyaluran TKI/ABK ke kapal-kapal asing. Selain itu juga harus ada pemantauan dan punishment terhadap agen dan pemilik kapal melanggar aturan serta membahayakan nyawa. (Baca juga: Kapal China Simpan Jenazah Seorang WNI di dalam Frezer)
”Kasus meninggalnya ABK asal Indonesia di kapal asing sudah sering kita dengar. Ke depan, jangan sampai ada korban lagi. Ini masalah serius yang harus jadi concern pemerintah,” tegasnya.
(cip)
tulis komentar anda