Perpres Kartu Prakerja Terbit, Atur Ancaman Pidana Pemalsu Identitas
Jum'at, 10 Juli 2020 - 12:16 WIB
Pada Perpres ini, kriteria penerima juga lebih detail dari sebelumnya. Di mana pada perpres sebelumnya yakni No 36/2020, penerima hanya dinyatakan sebagai pencari kerja. Selain itu juga dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK. Lalu pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.
Sedangkan dalam Perpres No 76/2020 dijelaskan bahwa kriteria pekerja/buruh yang membutuhkan kompetensi kerja juga termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan. Selain itu, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil juga masuk di dalamnya. Selanjutnya, penerima kartu prakerja disyaratkan tidak sedang dalam menjalani pendidikan formal.
Dijelaskan juga dalam perpres tersebut, siapa saja yang tidak diperbolehkan menerima program kartu prakerja. Di antaranya pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa. Kemudian dilarang juga bagi direksi, komisaris, dan dewan pengawas di BUMN dan BUMD.
Sedangkan dalam Perpres No 76/2020 dijelaskan bahwa kriteria pekerja/buruh yang membutuhkan kompetensi kerja juga termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan. Selain itu, pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil juga masuk di dalamnya. Selanjutnya, penerima kartu prakerja disyaratkan tidak sedang dalam menjalani pendidikan formal.
Dijelaskan juga dalam perpres tersebut, siapa saja yang tidak diperbolehkan menerima program kartu prakerja. Di antaranya pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa. Kemudian dilarang juga bagi direksi, komisaris, dan dewan pengawas di BUMN dan BUMD.
(nbs)
Lihat Juga :