Wapres Harap KBPP Polri Bantu Pemerintah Hadapi Sejumlah Tantangan
Kamis, 08 Desember 2022 - 07:49 WIB
Wapres KH Maruf Amin saat menerima jajaran Pimpinan Pusat KBPP Polri di kediaman resmi Wapres RI, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022). Foto/Istimewa
JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) diharapkan bisa mengambil peran lebih besar sebagai mitra Pemerintah dan Polri untuk membantu Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin .
Sejumlah tantangan tersebut kata Wapres , baik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, penanggulangan kemiskinan, stunting, wawasan kebangsaan, radikalisme, dan membantu tugas Polri membangun Polri yang Presisi, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu menghadapi tahun pemilu
"Saya berharap KBPP Polri bisa mengambil peran lebih besar dalam rangka sebagai mitra pemerintah dan mitra Polri," kata Wapres saat menerima jajaran Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di kediaman resmi Wapres RI, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022).
Baca juga: KBPP Polri Apresiasi Perekrutan Hafiz Qur'an Masuk Akpol
Hadir dalam audensi itu, Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty bersama Sekretaris Jenderal KBPP Polri Rapsel Ali, Bendahara Umum KBPP Polri Arinta SP Lenggono, Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan KBPP Polri Okky Asokawati, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan KBPP Polri Alfian Reziani, dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Fri Hartono.
Menurut Wapres, situasi perlu dijaga terutama dalam menghadapi tahun pemilu. Kondusivitas situasi harus dijaga agar bangsa tidak terbelah akibat pergelaran agenda politik pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden.
Kemudian, pemerintah memiliki misi mewujudkan generasi yang unggul dan maju menyongsong Indonesia Emas 2045. Tidak mudah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di tengah gempuran tantangan global dan digitalisasi yang masif. Untuk itu, program sosial masyarakat dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung kemajuan dan peningkatan daya saing masyarakat.
Pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga mengambil langkah supaya kemiskinan ekstrem 2024 itu nol persen, selain memiliki target penurunan stunting hingga mencapai angka 14 persen di tahun 2024.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menuturkan, bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan para pendiri bangsa.
Sejumlah tantangan tersebut kata Wapres , baik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, penanggulangan kemiskinan, stunting, wawasan kebangsaan, radikalisme, dan membantu tugas Polri membangun Polri yang Presisi, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu menghadapi tahun pemilu
"Saya berharap KBPP Polri bisa mengambil peran lebih besar dalam rangka sebagai mitra pemerintah dan mitra Polri," kata Wapres saat menerima jajaran Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri di kediaman resmi Wapres RI, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022).
Baca juga: KBPP Polri Apresiasi Perekrutan Hafiz Qur'an Masuk Akpol
Hadir dalam audensi itu, Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty bersama Sekretaris Jenderal KBPP Polri Rapsel Ali, Bendahara Umum KBPP Polri Arinta SP Lenggono, Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan KBPP Polri Okky Asokawati, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan KBPP Polri Alfian Reziani, dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Fri Hartono.
Menurut Wapres, situasi perlu dijaga terutama dalam menghadapi tahun pemilu. Kondusivitas situasi harus dijaga agar bangsa tidak terbelah akibat pergelaran agenda politik pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden.
Kemudian, pemerintah memiliki misi mewujudkan generasi yang unggul dan maju menyongsong Indonesia Emas 2045. Tidak mudah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di tengah gempuran tantangan global dan digitalisasi yang masif. Untuk itu, program sosial masyarakat dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung kemajuan dan peningkatan daya saing masyarakat.
Pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga mengambil langkah supaya kemiskinan ekstrem 2024 itu nol persen, selain memiliki target penurunan stunting hingga mencapai angka 14 persen di tahun 2024.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menuturkan, bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan para pendiri bangsa.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda