Menko PMK: PHK Industri Padat Karya Berpotensi Capai 2 Juta di 2023
Senin, 21 November 2022 - 11:10 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan potensi terjadinya PHK di bidang industri padat karya yang mencapai 2 juta di 2023. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) di bidang industri padat karya yang mencapai 2 juta di 2023.
Industri padat karya tersebut di antaranya tekstil, pembuatan sepatu atau alas kaki, juga garmen. Salah satu penyebabnya yakni pengurangan jumlah produksi akibat menurunnya permintaan ekspor. Mengingat, hampir 100% hasil produksi industri padat karya seperti sepatu hasilnya diekspor.
“Saya kemarin juga baru berkunjung ke pusat-pusat industri di Serang untuk melihat terjadinya PHK besar-besaran kemungkinan di sektor manufaktur khususnya di sektor tekstil, kemudian persepatuan alas kaki dan garmen. Ternyata 99% produknya itu ekspor, jadi sepatu Nike itu diproduksi di Indonesia tapi tidak dijual di Indonesia. Dan itu 99% bahkan 100% ekspor, termasuk tekstil,” ,” kata Muhadjir dikutip dari YouTube resmi Muhammadiyah, Senin (21/11/2022).
Muhadjir menyatakan akibat konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia menyebabkan kebutuhan produk seperti sepatu dan juga garmen menurun di negara Eropa. Akibat konflik Ukraina sama Rusia pasar sedang terjun bebas terutama di Eropa. "Jadi sekarang Eropa itu tidak beli baju, juga tidak beli sepatu. Tapi beli gas sama-sama setrum listrik, sama makan, sama untuk kebutuhan makan, sehingga turun drastis betul (ekspor),” paparnya.
Sehingga, Muhadjir mengungkapkan perusahaan harus menurunkan volume produksinya di bawah 60%. Hal ini, yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau PHK. “PHK itu peluangnya katanya sekarang ini volume produksinya sudah di bawah 60%,” katanya
Muhadjir mengatakan beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari, yang biasanya 7 hari kerja. Atas kondisi tersebut, dikhawatirkan akan menambah warga miskin baru. “Kalau tidak d iatasi, dikhawatirkan akan semakin banyak yang di PHK. Sehingga kalau itu terjadi akan menjadi kemiskinan baru. Dan ini kalau tidak segera kita atasi tahun depan 2023 ini bisa di atas 2 juta yang di PHK di sektor tekstil kemudian alas kaki dan dan garmen ini,” katanya.
Oleh karena itu, Muhadjir menilai semua pihak harus secara terkoneksi bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global. Termasuk oleh Muhammadiyah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.
Industri padat karya tersebut di antaranya tekstil, pembuatan sepatu atau alas kaki, juga garmen. Salah satu penyebabnya yakni pengurangan jumlah produksi akibat menurunnya permintaan ekspor. Mengingat, hampir 100% hasil produksi industri padat karya seperti sepatu hasilnya diekspor.
“Saya kemarin juga baru berkunjung ke pusat-pusat industri di Serang untuk melihat terjadinya PHK besar-besaran kemungkinan di sektor manufaktur khususnya di sektor tekstil, kemudian persepatuan alas kaki dan garmen. Ternyata 99% produknya itu ekspor, jadi sepatu Nike itu diproduksi di Indonesia tapi tidak dijual di Indonesia. Dan itu 99% bahkan 100% ekspor, termasuk tekstil,” ,” kata Muhadjir dikutip dari YouTube resmi Muhammadiyah, Senin (21/11/2022).
Muhadjir menyatakan akibat konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia menyebabkan kebutuhan produk seperti sepatu dan juga garmen menurun di negara Eropa. Akibat konflik Ukraina sama Rusia pasar sedang terjun bebas terutama di Eropa. "Jadi sekarang Eropa itu tidak beli baju, juga tidak beli sepatu. Tapi beli gas sama-sama setrum listrik, sama makan, sama untuk kebutuhan makan, sehingga turun drastis betul (ekspor),” paparnya.
Sehingga, Muhadjir mengungkapkan perusahaan harus menurunkan volume produksinya di bawah 60%. Hal ini, yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau PHK. “PHK itu peluangnya katanya sekarang ini volume produksinya sudah di bawah 60%,” katanya
Muhadjir mengatakan beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari, yang biasanya 7 hari kerja. Atas kondisi tersebut, dikhawatirkan akan menambah warga miskin baru. “Kalau tidak d iatasi, dikhawatirkan akan semakin banyak yang di PHK. Sehingga kalau itu terjadi akan menjadi kemiskinan baru. Dan ini kalau tidak segera kita atasi tahun depan 2023 ini bisa di atas 2 juta yang di PHK di sektor tekstil kemudian alas kaki dan dan garmen ini,” katanya.
Oleh karena itu, Muhadjir menilai semua pihak harus secara terkoneksi bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global. Termasuk oleh Muhammadiyah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.
(cip)
tulis komentar anda