Pengamat: Muhammadiyah Harus Tetap Menjadi Lembaga Kontrol

JAKARTA - Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi tidak alergi politik. Kalimat ini kerap dilontarkan tokoh Muhammadiyah untuk posisi ormas Islam ini dalam pentas politik nasional.

Pengamat politik Anang Sujoko menilai dari awal perjalanan ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan hingga saat ini, masih konsisten untuk apolitik. Kecuali tokoh-tokohnya yang sudah tidak menjabat sebagai ketua atau tidak ada di struktural, ada yang memilih terjun ke politik. Namun mereka tidak mengatasnamakan Muhammadiyah.

Dia memprediksi Muhammadiyah secara organisasi dalam muktamar nanti tidak akan mengarahkan diri untuk berafiliasi politik. Urusan keterlibatan dalam politik praktis akan diserahkan pada pribadi masing-masing.

Dosen Universitas Brawijaya itu menyatakan Muhammadiyah diharapkan menjadi counter balance dari pemerintah untuk menjalankan amanat-amanatnya. “Itu menjadi lebih mudah untuk diperankan Muhammadiyah karena memang tidak pernah menyatakan afiliasi pada kepentingan-kepentingan capres tertentu. Itu yang membuat Muhammadiyah seharusnya tetap menjalankan marwah organisasinya sebagai sebuah lembaga kontrol,” paparnya.

Anang menuturkan rezim yang berkuasa, baik sekarang maupun ke depannya, harus memposisikan Muhammadiyah sebagai partner. Pemerintah tidak boleh memarginalkan atau memusuhi organisasi ini. “Karena banyak kekuatan kader-kader Muhammadiyah yang levelnya luar biasa sampai internasional. Cuma tidak nampak saja, tidak banyak terekspos. Ketika harus diposisikan pada birokrasi itu sah-sah saja bagi rezim dalam rangka menjaga keseimbangan (politik) itu,” pungkasnya.