Survei Gallup Sebut Polri Terbaik Nomor 5 di Dunia, Perindo: Seharusnya Dipertahankan
Senin, 31 Oktober 2022 - 09:40 WIB
Hasil survei Gallup menyebut institusi Polri menduduki peringkat kelima terbaik di dunia. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri meningkat. Berdasarkan hasil survei Gallup Global Law and Order Index 2022, Amerika Serikat menempatkan Polri sebagai polisi terbaik nomor lima di dunia.
Dalam survei tersebut, Polri berada di bawah Singapura yang berada di peringkat pertama dengan perolehan 96 poin; Tajikistan 95 poin; Norwegia 93 poin, dan Swiss 92 poin. Lalu Indonesia di peringkat kelima dengan 92 poin. "Negara/Wilayah dengan Tertinggi Skor Indeks Hukum dan Ketertiban,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Senin (31/10/2022).
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati mengatakan, penilaian Gallup terhadap institusi Polri harus dipertahankan. ”Seharusnya Polri paling tidak mempertahankan penilaian Gallup tahun 2021. Jangan ada hal mendegradasi citra dan profesionalitas Polri. Sebaiknya penilaian Gallup ini dijadikan cambuk agar Polri lebih baik lagi dalam sisi profesionalitas,” ucap Nuning biasa disapa, Senin (31/10/2022).
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, peristiwa pidana penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Irjen Pol Ferdy Sambo harus menjadi trigger bagi pembenahan manajemen maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tubuh institusi Polri.
”Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri harus mengikuti perkembangan zaman mengingat saat ini telah masuk dalam perkembangan siber 4.0 lalu 5.0. Pola bersih-bersih Polri harus juga ada test psikologi berkala dan pola pendidikan SDM,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menegaskan, sudah saatnya pimpinan Polri melakukan evaluasi dan melaksanakan test psikologi berkala. Termasuk pola pendidikan SDM dari tingkat Tamtama sampai Perwira Tinggi. Mengapa hal ini harus dilakukan, kata Nuning, karena dengan berjalannya waktu seseorang pasti alami dinamika kehidupan yang dapat memengaruhi psikologinya.
”Hal ini menjadi penting karena anggota Polri dalam kedinasannya bersenjata. Tujuan mulia untuk pengamanan masyarakat jangan sampai diselewengkan untuk perbuatan yang justru melawan hukum (oleh oknum penegak hukum),” katanya.
Dalam survei tersebut, Polri berada di bawah Singapura yang berada di peringkat pertama dengan perolehan 96 poin; Tajikistan 95 poin; Norwegia 93 poin, dan Swiss 92 poin. Lalu Indonesia di peringkat kelima dengan 92 poin. "Negara/Wilayah dengan Tertinggi Skor Indeks Hukum dan Ketertiban,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Senin (31/10/2022).
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Kertopati mengatakan, penilaian Gallup terhadap institusi Polri harus dipertahankan. ”Seharusnya Polri paling tidak mempertahankan penilaian Gallup tahun 2021. Jangan ada hal mendegradasi citra dan profesionalitas Polri. Sebaiknya penilaian Gallup ini dijadikan cambuk agar Polri lebih baik lagi dalam sisi profesionalitas,” ucap Nuning biasa disapa, Senin (31/10/2022).
Baca Juga
Pengamat militer dan intelijen ini menyebut, peristiwa pidana penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J oleh Irjen Pol Ferdy Sambo harus menjadi trigger bagi pembenahan manajemen maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tubuh institusi Polri.
”Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri harus mengikuti perkembangan zaman mengingat saat ini telah masuk dalam perkembangan siber 4.0 lalu 5.0. Pola bersih-bersih Polri harus juga ada test psikologi berkala dan pola pendidikan SDM,” katanya.
Mantan anggota Komisi I DPR ini menegaskan, sudah saatnya pimpinan Polri melakukan evaluasi dan melaksanakan test psikologi berkala. Termasuk pola pendidikan SDM dari tingkat Tamtama sampai Perwira Tinggi. Mengapa hal ini harus dilakukan, kata Nuning, karena dengan berjalannya waktu seseorang pasti alami dinamika kehidupan yang dapat memengaruhi psikologinya.
”Hal ini menjadi penting karena anggota Polri dalam kedinasannya bersenjata. Tujuan mulia untuk pengamanan masyarakat jangan sampai diselewengkan untuk perbuatan yang justru melawan hukum (oleh oknum penegak hukum),” katanya.
tulis komentar anda