Kebijakan KKP Soal Penangkapan Ikan Berbasis Kuota Dinilai Membantu Nelayan Kecil
Selasa, 11 Oktober 2022 - 15:47 WIB
Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang digagas KKP bentuk keberpihakan bagi nelayan kecil. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Rencana kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) dinilai bentuk keberpihakan bagi nelayan kecil yang jumlahnya mencapai jutaan orang di Indonesia.
"Kami sepakat dengan Pak Menteri (Trenggono) bahwa nelayan kecil akan mendapatkan suatu karpet merah," ujar CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) MasAchmad Santosa saat acara bertajuk “Sinegeri dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Pesisir untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Laut" di Gedung Mina Bahari III KKP, Selasa (11/10/2022).
Kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari lima program Ekonomi Biru yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kesehatan ekosistem perikanan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
IOJI mendukung penuh lima program Ekonomi Biru yang telah digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya, perluasan kawasan konservasi laut, pengembangan budidaya berkelanjutan khususnya untuk komoditas juara yakni udang, lobster, rumput laut dan kepiting.
Lalu penataan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan dari tingginya aktivitas ekonomi, serta program pengentasan sampah laut.
"Saya ingin sampaikan kekaguman saya melihat lima strategi blue economy dari Pak Menteri tadi yang ditayangkan juga. Saya pikir apa yang memang kita berikan kepedulian bahwa Blue Economy itu harus kental di dalamnya dua hal. Pertama, keadilan sosialnya agar masyarakat mendapat manfaat secara berkeadilan.
Kedua, aspek keadilan lingkungan atau keadilan ekologis seperti yang disampaikan Pak Menteri (Trenggono) di mana paradigma pembangunan ekonomi memang harus disertai dengan perlindungan daya dukung ekosistem secara kuat," tegasnya.
Melalui program Ekonomi Biru pula diyakininya dapat menjadi solusi permasalahan illegal fishing di Indonesia yang tidak hanya dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negara lain tapi juga kapal Indonesia. Sebagai mana diketahui IOJI bersama KKP dan Yayasan Pesisir Lestari menggelar acara Sinegeri dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Pesisir untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Laut di Kantor KKP, Jakarta.
Kegiatan tersebut dalam rangka peluncuran hasil kajian OIJI bersama Yayasan Pesisir Lestari yang berjudul “Nelayan dan Keadilan Laut: Dampak Undang-undang Perlindungan Nelayan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir bagi Kesejahteraan Nelayan Kecil”.
"Kami sepakat dengan Pak Menteri (Trenggono) bahwa nelayan kecil akan mendapatkan suatu karpet merah," ujar CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) MasAchmad Santosa saat acara bertajuk “Sinegeri dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Pesisir untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Laut" di Gedung Mina Bahari III KKP, Selasa (11/10/2022).
Kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari lima program Ekonomi Biru yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kesehatan ekosistem perikanan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
IOJI mendukung penuh lima program Ekonomi Biru yang telah digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya, perluasan kawasan konservasi laut, pengembangan budidaya berkelanjutan khususnya untuk komoditas juara yakni udang, lobster, rumput laut dan kepiting.
Lalu penataan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menghindari kerusakan dari tingginya aktivitas ekonomi, serta program pengentasan sampah laut.
"Saya ingin sampaikan kekaguman saya melihat lima strategi blue economy dari Pak Menteri tadi yang ditayangkan juga. Saya pikir apa yang memang kita berikan kepedulian bahwa Blue Economy itu harus kental di dalamnya dua hal. Pertama, keadilan sosialnya agar masyarakat mendapat manfaat secara berkeadilan.
Kedua, aspek keadilan lingkungan atau keadilan ekologis seperti yang disampaikan Pak Menteri (Trenggono) di mana paradigma pembangunan ekonomi memang harus disertai dengan perlindungan daya dukung ekosistem secara kuat," tegasnya.
Melalui program Ekonomi Biru pula diyakininya dapat menjadi solusi permasalahan illegal fishing di Indonesia yang tidak hanya dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negara lain tapi juga kapal Indonesia. Sebagai mana diketahui IOJI bersama KKP dan Yayasan Pesisir Lestari menggelar acara Sinegeri dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Pesisir untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Laut di Kantor KKP, Jakarta.
Kegiatan tersebut dalam rangka peluncuran hasil kajian OIJI bersama Yayasan Pesisir Lestari yang berjudul “Nelayan dan Keadilan Laut: Dampak Undang-undang Perlindungan Nelayan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir bagi Kesejahteraan Nelayan Kecil”.
(cip)
tulis komentar anda