HIPMI Dukung Media Baru Diatur dalam UU Penyiaran

JAKARTA - Layanan digital over the top (OTT) atau tayangan berbasis internet dinilai harus tunduk pada Undang-Undang (UU) Penyiaran. Mengingat, layanan OTT telah menjadi bisnis model baru di industri penyiaran, sehingga harus ada yang mengatur dan mengawasinya, khususnya pada konten yang ditayangkan.

(Baca juga: UU Penyiaran, ATVSI Sebut Platform Digital Tanpa Pengawasan Ancam Kedaulatan Bangsa)



Merespons hal ini, Ketua Hubungan Media Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anthony Leong mendukung jika area UU Penyiaran dilakukan perbaikan, sehingga turut mencakup media baru seperti platform siaran streaming atau penyiaran berbasis internet.

(Baca juga: Uji Materi UU Penyiaran ke MK untuk Kepentingan Nasional Lebih Besar)

Salah satu alasannya adalah agar pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap konten atau informasi yang beredar lewat platform tersebut. "Televisi streaming seperti Netflix, GoPlay, Viu selama ini begitu bebas menayangkan konten atau film tanpa ada yg mengawasi," kata Anthony di Jakarta, Jumat (3/7/2020).