Sebut Ada Dugaan Kecurangan Pemilu di 2024, Pengamat: SBY Blunder
Minggu, 25 September 2022 - 16:30 WIB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan kecurangan pemilu di 2024 akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. FOTO/IST
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) soal dugaan kecurangan pemilu di 2024 akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Menurut Adi, kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan.
"Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Adi Prayitno dalam seminar nasional 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024' di Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022).
Adi mengatakan, dugaan kecurangan pemilu di pemerintahan SBY juga terjadi di 2009 silam terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres. Dugaan kecurangan ini diperkuat pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan aktivis-aktivis demokrasi.
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," katanya.
Dosen FISIP UIN Jakarta ini juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat DPP Agus Harimuti Yudhoyono yang mengklaim 70%-80% pembangunan di era Presiden Joko Widodo merupakan kinerja ayahnya, SBY. Menurut dia, klaim tersebut tidak berbasis data. Sebab di era pemerintahan SBY banyak proyek yang mangkrak. Pemerintahan Jokowilah yang melanjutkan, bahkan membuat proyek baru demi kemajuan insfrastruktur.
"Semisal dari panjangnya jalan tol itu jomplang lah, semua orang juga cukup mengetahui, terlebih ada Jalan Trans Jawa, Trans Sumatera dan Trans Papua, ya memang diselesaikan di zaman Jokowi," sebutnya.
"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," katanya.
Baca juga: Persilakan SBY Turun Gunung, PDIP: Jangan Fitnah Pemerintahan Jokowi
"Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Adi Prayitno dalam seminar nasional 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024' di Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022).
Adi mengatakan, dugaan kecurangan pemilu di pemerintahan SBY juga terjadi di 2009 silam terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres. Dugaan kecurangan ini diperkuat pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan aktivis-aktivis demokrasi.
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," katanya.
Dosen FISIP UIN Jakarta ini juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat DPP Agus Harimuti Yudhoyono yang mengklaim 70%-80% pembangunan di era Presiden Joko Widodo merupakan kinerja ayahnya, SBY. Menurut dia, klaim tersebut tidak berbasis data. Sebab di era pemerintahan SBY banyak proyek yang mangkrak. Pemerintahan Jokowilah yang melanjutkan, bahkan membuat proyek baru demi kemajuan insfrastruktur.
"Semisal dari panjangnya jalan tol itu jomplang lah, semua orang juga cukup mengetahui, terlebih ada Jalan Trans Jawa, Trans Sumatera dan Trans Papua, ya memang diselesaikan di zaman Jokowi," sebutnya.
"Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua," katanya.
Baca juga: Persilakan SBY Turun Gunung, PDIP: Jangan Fitnah Pemerintahan Jokowi
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda