Antisipasi Serangan Hacker, Pemerintah Bisa Lakukan 3 Langkah Ini

"Ada baiknya kita belajar cara yang dilakukan oleh negara seperti Tiongkok yang mengalakan kemandirian data nasional melalui pengembangan aplikasi lokal buat sosial media,keuangan dan sebagainya," jelasnya.

"Keberadaan Aplikasi Nasional seperti Peduli Lindungi merupakan suatu prekursor bagus yang harus didukung meskipun sempat juga data mereka per 2021 diambil oleh hacker," tambahnya.

Herman Huang menyatakan, fenomena Bjorka ini jadi mengangkat ke permukaan dua hal utama yang terjadi di Indonesia yaitu pertama, kesadaran penyelenggara negara dan rakyat atas keamanan data masih rendah.

"Adanya pernyataan bahwa data negara aman dan tidak menjadi korban hacking dari Bjorka, dapat dianggap bahwa penyelenggara negara tidak menganggap data masyarakat sebagai penting," ujarnya.

"Sebaliknya masyarakat masih banyak yang melakukan sharing data (baik sukarela maupun diminta) dengan gampang tanpa mempertimbangkan datanya dapat disalahgunakan," ungkar Herman.

Kedua menurut Herman, keamanan siber kita masih rendah. Rendahnya keamanan siber kita terjadi karena :

"Penyelenggara PSE baik private maupun publik belum menerapkan standar-standar pengamanan yang selayaknya bagi keamanan data. Kegagalan instansi terkait dalam melakukan pengamanan siber/penerapan standard pengamanan," kata Herman.

Sementara apakah dengan meningkatan anggaran maka kualitas layanan dan efektivitas anggaran akan membaik dan kebocoran data kemudian dapat diminimalkan/dinihilkan?

"Rendahnya anggaran cyber security di berbagai lembaga negara dan lembaga penting seperti keuangan seperti OJK , Kementerian Teknis dan sebagainya," ujar Herman.

"Banyaknya data kita yang disimpan di luar negeri. Ambil contoh data-data pemakaian kita di sosial media disimpan di server penyelenggara di luar negeri pula, banyak e-mail penyelenggara negara/ASN memakai e-mail public seperti Gmail dan Yahoo yang tentu saja merupakan celah kebocoran data negara juga," tutupnya.