Hasto: Perspektif Geopolitik Bisa Jadi Penentuan Visi dan Misi Capres 2024
Rabu, 14 September 2022 - 19:46 WIB
Doktor Ilmu Pertahanan Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya pemikiran geopolitik Soekarno untuk menghadapi masalah hari ini. Foto: Istimewa
JAKARTA - Pemikiran geopolitik Soekarno dinilai penting digunakan untuk menghadapi masalah hari ini, terlebih melihat situasi global yang terjadi. Sebab, dalam pemikiran geopolitik Soekarno, didasari pada ideologi Pancasila bertujuan untuk membangun tata dunia baru.
Hal tersebut dikatakan oleh Doktor Ilmu Pertahanan Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara dalam FGD yang dilaksanakan oleh bidang kerja sama dan pemasaran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tema 'Analisis Geopolitik, Geoteknologi dan Geoekonomi Kerja Sama Industri Pertahanan Dalam Negeri dengan Industri Pertahanan Luar Negeri' yang dilakukan secara daring, Rabu (14/9/2022).
Hasto mengatakan, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme, serta pentingnya menggalang solidaritas antarbangsa guna mewujudkan struktur dunia yang demokratis, sederajat, berkeadilan. Dia menilai inilah yang menjadi roh di dalam membangun kekuatan pertahanan negara dan menjadi pemikiran para pendiri bangsa termasuk Bung Karno bahwa bagaimana Indonesia baru merdeka dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia di tengah konstelasi perang dingin.
Dia menambahkan, reinkarnasi perang dingin itu terjadi saat ini. "Kalau kita melihat ketegangan di Timur Tengah, kekuatan blok Iran, blok Arab Saudi dengan kekuatan yang ada di belakangnya, pada dasarnya suatu kekuatan diametral yang tidak terlepas terhadap konstelasi saat itu. Demikian pula apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan saat ini," kata Hasto.
Menurutnya, pemikiran geopolitik Soekarno ini sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan negara yang bersifat outward looking (melihat keluar). Jadi, kata dia, dalam kepentingan nasional Indonesia, pertahanan negara memang ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, serta menjaga ketertiban dunia.
Dia mengatakan, membangun industri pertahanan negara itu tidak bisa dilakukan tanpa ketegasan apa kepentingan nasional terhadap pertahanan negara. "Bagaimana kepentingan nasional kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian politik melalui diplomasi internasional itu merupakan syarat yang penting untuk menerapkan pandangan geopolitik Soekarno di dalam membangun kekuatan dan ketahanan negara," tuturnya.
Kendati demikian, menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, sejauh ini tak ada yang melakukan simulasi secara terencana, efektif, dan mengukur bagaimana seluruh variabel geopolitik Soekarno menjadi sebuah kekuatan atau power.
Adapun ketujuh variabel itu adalah demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, ko-eksistensi damai, sains dan teknologi. "Terhadap kasus perang antara Rusia dan Ukraina misalnya, kita melihat bagaimana dari aspek energi, penguasan terhadap pangan, kemudian demografi, teritorial, dan teknologi itu menjadi instrument of power yang menentukan posisi hegemoni Rusia terhadap Eropa Barat yang menerapkan sanksi ekonomi namun kemudian mengalami suatu persoalan yang serius terkait krisis energi, krisis pangan. Belum aspek demografi dengan begitu banyak pengungsi Ukraina ke Eropa Barat," kata Hasto.
Hal tersebut dikatakan oleh Doktor Ilmu Pertahanan Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara dalam FGD yang dilaksanakan oleh bidang kerja sama dan pemasaran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tema 'Analisis Geopolitik, Geoteknologi dan Geoekonomi Kerja Sama Industri Pertahanan Dalam Negeri dengan Industri Pertahanan Luar Negeri' yang dilakukan secara daring, Rabu (14/9/2022).
Hasto mengatakan, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme, serta pentingnya menggalang solidaritas antarbangsa guna mewujudkan struktur dunia yang demokratis, sederajat, berkeadilan. Dia menilai inilah yang menjadi roh di dalam membangun kekuatan pertahanan negara dan menjadi pemikiran para pendiri bangsa termasuk Bung Karno bahwa bagaimana Indonesia baru merdeka dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia di tengah konstelasi perang dingin.
Dia menambahkan, reinkarnasi perang dingin itu terjadi saat ini. "Kalau kita melihat ketegangan di Timur Tengah, kekuatan blok Iran, blok Arab Saudi dengan kekuatan yang ada di belakangnya, pada dasarnya suatu kekuatan diametral yang tidak terlepas terhadap konstelasi saat itu. Demikian pula apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan saat ini," kata Hasto.
Menurutnya, pemikiran geopolitik Soekarno ini sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan negara yang bersifat outward looking (melihat keluar). Jadi, kata dia, dalam kepentingan nasional Indonesia, pertahanan negara memang ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, serta menjaga ketertiban dunia.
Dia mengatakan, membangun industri pertahanan negara itu tidak bisa dilakukan tanpa ketegasan apa kepentingan nasional terhadap pertahanan negara. "Bagaimana kepentingan nasional kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian politik melalui diplomasi internasional itu merupakan syarat yang penting untuk menerapkan pandangan geopolitik Soekarno di dalam membangun kekuatan dan ketahanan negara," tuturnya.
Kendati demikian, menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, sejauh ini tak ada yang melakukan simulasi secara terencana, efektif, dan mengukur bagaimana seluruh variabel geopolitik Soekarno menjadi sebuah kekuatan atau power.
Adapun ketujuh variabel itu adalah demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, ko-eksistensi damai, sains dan teknologi. "Terhadap kasus perang antara Rusia dan Ukraina misalnya, kita melihat bagaimana dari aspek energi, penguasan terhadap pangan, kemudian demografi, teritorial, dan teknologi itu menjadi instrument of power yang menentukan posisi hegemoni Rusia terhadap Eropa Barat yang menerapkan sanksi ekonomi namun kemudian mengalami suatu persoalan yang serius terkait krisis energi, krisis pangan. Belum aspek demografi dengan begitu banyak pengungsi Ukraina ke Eropa Barat," kata Hasto.
tulis komentar anda