Istana Tepis Klaim Bjorka: Tidak Ada Data Isi Surat Apa Pun Kena Hack
Sabtu, 10 September 2022 - 11:58 WIB
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menepis klaim hacker Bjorka bahwa telah membobol data dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: BPMI Setpres
JAKARTA - Klaim hacker Bjorka bahwa telah membobol data dari Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ditepis oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru Budi menegaskan tidak ada data apa pun yang diretas.
"Tidak ada data isi surat apa pun yang kena hack, namun upaya meng-hacker itu sudah melanggar hukum," ujarnya kepada MPI, Sabtu (10/9/2022).
Ia pun menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yang ada untuk bisa diproses dengan sedemikian rupa. "Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum dengan cepat," katanya.
Diketahui, akun Dark Tracer memetakan hacker Bjorka yang membocorkan berbagai database kewarganegaraan Indonesia yang sudah dilakukan peretas tersebut sejak 2020, mulai dari membocorkan data 26 juta pelanggan IndiHome, namun Telkom membantahnya.
Terbaru, Bjorka juga mengklaim menjual 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bjorka juga berulah dengan mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang isinya meliputi data NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi.
"Tidak ada data isi surat apa pun yang kena hack, namun upaya meng-hacker itu sudah melanggar hukum," ujarnya kepada MPI, Sabtu (10/9/2022).
Ia pun menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yang ada untuk bisa diproses dengan sedemikian rupa. "Saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum dengan cepat," katanya.
Diketahui, akun Dark Tracer memetakan hacker Bjorka yang membocorkan berbagai database kewarganegaraan Indonesia yang sudah dilakukan peretas tersebut sejak 2020, mulai dari membocorkan data 26 juta pelanggan IndiHome, namun Telkom membantahnya.
Terbaru, Bjorka juga mengklaim menjual 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bjorka juga berulah dengan mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang isinya meliputi data NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi.
(rca)
tulis komentar anda