Pensiunan PNS Diajak Bantu Pemerintah Cegah Potensi Konflik Horizontal

Jum'at, 02 September 2022 - 08:31 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal. FOTO/IST
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Suhajar Diantoro mengajak para Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia agar membantu pemerintah mencegah potensi terjadinya konflik horizontal . Situasi saat ini semakin dekat dengan tahun politik sehingga berpotensi meningkatkan afiliasi organisasi kemasyarakatan dan terjadinya konflik horizontal di lingkup masyarakat.

"Pak Menteri (Mendagri) hanya ada satu pesan, bahwa menjelang tahun politik 2024 nanti, semua kekuatan bangsa diharapkan dapat membantu pemerintah menyukseskan, dan kemudian meningkatkan partisipasi politik rakyat," kata Suhajar dalam sambutannya mewakili Mendagri Tito Karnavian pada acara Pengukuhan Pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia Periode 2022-2027 di Ruang Asmat, Mandiri Club, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Suhajar menyampaikan terima kasih kepada para pensiunan yang telah berdedikasi selama menjalankan tugas dinas. Sebagai generasi penerus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pihaknya berkomitmen menyempurnakan tugas-tugas yang telah dikerjakan.

Baca juga: Kemendagri Belum Terima Usulan Nama Pj Gubernur DKI dari DPRD

Atas nama pemerintah, Suhajar juga menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam melayani para pensiunan masih terdapat ketidaksempurnaan. Dirinya berharap, para pensiunan dapat terus membantu pemerintah dalam menyempurnakan pelayanan yang ada. Selain itu, diharapkan pula agar berbagai pihak dapat memberikan masukan terhadap birokrasi agar kinerja pelayanannya semakin baik.



Di sisi lain, dia mengungkapkan, sistem birokrasi yang dijalankan saat ini telah berubah dibanding masa terdahulu. Saat ini, jabatan-jabatan struktural semakin berkurang dan berganti menjadi jabatan fungsional. Hal itu, terang Suhajar, merupakan implementasi dari new public services menuju dynamic government. Sistem birokrasi tersebut berkaitan dengan revolusi digital berbasis internet dan revolusi industri 4.0.

"Hari ini kita menyaksikan itu mulai terjadi. Inilah perubahan-perubahan yang sedang kami jalani di dalam organisasi pemerintahan hari ini menuju ke dynamic government," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More