Pengamat Ingatkan Sikap Pemerintah soal Invansi Rusia ke Ukraina
Kamis, 01 September 2022 - 12:00 WIB
Warga melintas di stadion yang hancur akibat serangan militer Rusia, di Bakhmut, Ukraina, Rabu (12/7/2022). Stadion ini merupakan fasilitas olahraga bagi para atlet olimpiade Ukraina. REUTERS/Gleb Garanich
JAKARTA - Pengamat Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sahid, Algooth Putranto menilai Pemerintah Indonesia kurang tegas mengenai kebijakan soal tindakan Rusia menyerbu Ukraina . Pandangan ini mengacu pada hasil survei tanggapan masyarakat terhadap konflik tersebut.
“Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sudah sangat jelas bahwa mayoritas responden tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina dan menilai sebaiknya Presiden Jokowi mengambil peran aktif ikut mendamaikan perang Rusia-Ukraina. Yang terjadinya malah pemerintah kita tak tegas,” katanya, Rabu (31/8/2022).
Hasil riset SMRC mengenai Opini Publik tentang KTT G20 yang digelar 5-13 Agustus 2022 mendapati sebanyak 71% tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina . Sebanyak 58% menilai sebaiknya Presiden Jokowi mengambil peran aktif ikut mendamaikan perang Rusia-Ukraina.
Menariknya, mayoritas responden yang tidak setuju tidak kemudian mendukung pelarangan Rusia menghadiri kegiatan G20 di Bali. Sehingga dapat diartikan masyarakat sudah dapat membedakan antara bersikap dan bertingkah laku sebagai tuan rumah kegiatan internasional.
Hal ini jelas bertolak belakang dengan sikap pemerintah yang cenderung ragu bersikap terhadap Rusia. Di panggung diplomasi, pemerintah selalu bermain cantik di forum PBB.
Padahal seharusnya sikap bangsa Indonesia, lanjutnya, sudah sangat jelas dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945. Yang mana Indonesia meyakini penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Selain itu, bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan dengan perjuangan meyakini harus turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Dalam kasus Ukraina, pemerintah kita sikapnya tidak tegas,” tuturnya.
Meski demikian, Algooth Putranto tetap berharap hasil survei SMRC dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengambil sikap. “Pemerintah kita ini kan terkenal mendengarkan rakyat. Lihat saja itu beberapa aturan lahir atau batal karena suara publik. Meski dalam hal Ukraina, saya kok pesimistis,” imbuhnya.
“Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sudah sangat jelas bahwa mayoritas responden tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina dan menilai sebaiknya Presiden Jokowi mengambil peran aktif ikut mendamaikan perang Rusia-Ukraina. Yang terjadinya malah pemerintah kita tak tegas,” katanya, Rabu (31/8/2022).
Hasil riset SMRC mengenai Opini Publik tentang KTT G20 yang digelar 5-13 Agustus 2022 mendapati sebanyak 71% tidak setuju Rusia menyerbu Ukraina . Sebanyak 58% menilai sebaiknya Presiden Jokowi mengambil peran aktif ikut mendamaikan perang Rusia-Ukraina.
Menariknya, mayoritas responden yang tidak setuju tidak kemudian mendukung pelarangan Rusia menghadiri kegiatan G20 di Bali. Sehingga dapat diartikan masyarakat sudah dapat membedakan antara bersikap dan bertingkah laku sebagai tuan rumah kegiatan internasional.
Hal ini jelas bertolak belakang dengan sikap pemerintah yang cenderung ragu bersikap terhadap Rusia. Di panggung diplomasi, pemerintah selalu bermain cantik di forum PBB.
Padahal seharusnya sikap bangsa Indonesia, lanjutnya, sudah sangat jelas dipaparkan dalam Pembukaan UUD 1945. Yang mana Indonesia meyakini penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Selain itu, bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan dengan perjuangan meyakini harus turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Dalam kasus Ukraina, pemerintah kita sikapnya tidak tegas,” tuturnya.
Meski demikian, Algooth Putranto tetap berharap hasil survei SMRC dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengambil sikap. “Pemerintah kita ini kan terkenal mendengarkan rakyat. Lihat saja itu beberapa aturan lahir atau batal karena suara publik. Meski dalam hal Ukraina, saya kok pesimistis,” imbuhnya.
(poe)
tulis komentar anda