Sekjen Kemendagri Minta Hubungan Baznas dan Pemprov Ditingkatkan

Melalui aturan tersebut, Pemda diminta mendukung penuh kegiatan yang dijalankan oleh Baznas. Apalagi selama ini peran Baznas dalam mengelola zakat kepada kalangan tidak mampu dinilai sejalan dengan tugas yang dilaksanakan gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk itu, para kepala daerah tersebut didorong agar melakukan sinkronisasi dengan Baznas di daerah.

Di lain sisi, Suhajar mengatakan, pengelolaan zakat oleh Baznas selama ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut perlu disadari oleh Pemda, terutama bagi perangkat daerah yang fokus menangani masyarakat dan urusan kemiskinan.

Suhajar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan agar kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat ditangani. Karena itu, melalui penguatan peran Baznas di daerah diharapkan dapat membantu program tersebut.

Ia juga mendorong agar peran Baznas dapat dilibatkan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di daerah. Hal tersebut untuk memetakan data dan lokasi para penerima zakat.

"Walaupun dalam kriteria kita adalah 8 ashnaf (golongan penerima zakat), tapi yang miskin, fakir, itu sama. Itu sudah jelas kriterianya sama, sehingga Musrenbang daerah itu Baznas sudah mulai harus dilibatkan ke depan, untuk memastikan pengentasan kemiskinan," kata Suhajar.