Din: Masalah Utama Pancasila Bukan Perumusan tapi Pengamalan
Selasa, 30 Juni 2020 - 13:21 WIB
Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Hukum (KMPK) Din Syamsuddin. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Hukum (KMPK), M Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa masalah utama bukan pada perumusan Pancasila tapi belum diamalkannya Pancasila secara baik saat ini.
"Masalah kita pada pengamalan Pancasila itu sendiri baik secara individu, secara kolektif dalam hidup berkelompok bermasyarakat berbangsa dan bernegara termasuk pengamalan Pancasila oleh negara," ujar Din dalam diskusi Kesepakatan MBPA-UKB 2018 : Pancasila sebagai Kristalisasi nilai-nilai agama, Tantangan Pengamalan, secara virtual Selasa (30/6/2020).
Din mengungkapkan, dengan pengamalan Pancasila oleh Inividu dan kelompok, diharapkan tidak perlu ada lagi tawaran-tawaran dasar negara lain, termasuk yang berpijak pada agama apapun istilahnya.
"Tidak perlu ada negara agama karena Pancasila itu sendiri sudah menghargai agama dan mengandung nilai-nilai agama, itulah pengamalan yang paling jelas," ungkapnya.
(Baca: Din Syamsuddin: Pancasila Sudah Final, Jangan Diutak-atik Lagi)
Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu juga mengingatkan sesuai dengan kesepakatan para pemuka agama, jika ada kelompok yang ingin menggantikan Pancasila atau yang ingin mengubah Pancasila, maka perlu dialog yang persuasif termasuk lewat pendidikan dan lewat penjelasan.
"Ini saya kira catatan penting. Jadi bukan cara kekerasan dan itu juga disepakati oleh agama-agama lain," jelasnya.
Sedangkan untuk pengamalan Pancasila oleh negara bisa dilakukan dengan pembangunan nasional hingga pembentukan UU dan kebijakan Pemerintah yang harus mengandung nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Inilah masalah kita sekarang, apakah sistem politik yang kita terapkan sekarang demokrasi liberal sudahkah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke empat?, apakah sistem ekonomi kita sekarang yang masih membawa kesenjangan sosial ekonomi sudahkah sesuai dengan sila ke lima dari Pancasila? ini pertanyaan-pertanyaan yang patut untuk kita ajukan," katanya.
(Baca: Median Ungkap Mayoritas Publik Tak Setuju Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP)
Maka dari itu, Din menyebut tantangan bangsa Indonesia masih berat karena pengamalan Pancasila itu belum menjadi kenyataan oleh individu, kelompok, organisasi, masyarakat, Bangsa dan yang paling penting juga oleh Negara ketika menyelenggarakan pembangunan ini agar jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
"Oleh karena itulah kewajiban pemeluk agama untuk mempertahankan Pancasila menjaganya sekuat-kuatnya dari berbagai upaya untuk memberikan tafsir lain apalagi yang bersifat reduksionis menyempitkan Pancasila," tuturnya.
"Masalah kita pada pengamalan Pancasila itu sendiri baik secara individu, secara kolektif dalam hidup berkelompok bermasyarakat berbangsa dan bernegara termasuk pengamalan Pancasila oleh negara," ujar Din dalam diskusi Kesepakatan MBPA-UKB 2018 : Pancasila sebagai Kristalisasi nilai-nilai agama, Tantangan Pengamalan, secara virtual Selasa (30/6/2020).
Din mengungkapkan, dengan pengamalan Pancasila oleh Inividu dan kelompok, diharapkan tidak perlu ada lagi tawaran-tawaran dasar negara lain, termasuk yang berpijak pada agama apapun istilahnya.
"Tidak perlu ada negara agama karena Pancasila itu sendiri sudah menghargai agama dan mengandung nilai-nilai agama, itulah pengamalan yang paling jelas," ungkapnya.
(Baca: Din Syamsuddin: Pancasila Sudah Final, Jangan Diutak-atik Lagi)
Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu juga mengingatkan sesuai dengan kesepakatan para pemuka agama, jika ada kelompok yang ingin menggantikan Pancasila atau yang ingin mengubah Pancasila, maka perlu dialog yang persuasif termasuk lewat pendidikan dan lewat penjelasan.
"Ini saya kira catatan penting. Jadi bukan cara kekerasan dan itu juga disepakati oleh agama-agama lain," jelasnya.
Sedangkan untuk pengamalan Pancasila oleh negara bisa dilakukan dengan pembangunan nasional hingga pembentukan UU dan kebijakan Pemerintah yang harus mengandung nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Inilah masalah kita sekarang, apakah sistem politik yang kita terapkan sekarang demokrasi liberal sudahkah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke empat?, apakah sistem ekonomi kita sekarang yang masih membawa kesenjangan sosial ekonomi sudahkah sesuai dengan sila ke lima dari Pancasila? ini pertanyaan-pertanyaan yang patut untuk kita ajukan," katanya.
(Baca: Median Ungkap Mayoritas Publik Tak Setuju Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP)
Maka dari itu, Din menyebut tantangan bangsa Indonesia masih berat karena pengamalan Pancasila itu belum menjadi kenyataan oleh individu, kelompok, organisasi, masyarakat, Bangsa dan yang paling penting juga oleh Negara ketika menyelenggarakan pembangunan ini agar jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
"Oleh karena itulah kewajiban pemeluk agama untuk mempertahankan Pancasila menjaganya sekuat-kuatnya dari berbagai upaya untuk memberikan tafsir lain apalagi yang bersifat reduksionis menyempitkan Pancasila," tuturnya.
(muh)
tulis komentar anda