Perindo: Perlu Akselerasi Pembangunan Setelah Pemekaran Papua
Senin, 15 Agustus 2022 - 12:58 WIB
SURABAYA - Ketua DPW Partai Perindo Papua Raflus Doranggi menyebut akselerasi pembangunan pascapemekaran di Papua penting dilakukan. Hal ini demi mengatasi tingginya angka kemiskinan.
Menurutnya, fakta di Papua hari ini kemiskinan cukup tinggi. Semua ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Menurutnya, pendekatan pembangunan masih dianggap tidak berkelanjutan. Masih banyak daerah di Papua yang masih rendah dalam perencanaan yang dilakukan.
"Kondisi ini perlu penegasan dan penataan yang baik, apakah nanti menjadi pelaku maupun penonton saja,” katanya dalam Webinar Partai Perindo: Percepatan Pembangunan Pasca Pemekaran Provinsi Papua, Jumat (12/8/2022).
Saat ini, lanjut dia, perlu pemetaan situasi serta pembuatan grand design jangka panjang. "Akselerasi pembangunan pascapemekaran penting dan harus berdampak luas," jelasnya.
Di acara yang sama, Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan, pemekaran daerah di Papua harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal sebagai komitmen politik daerah.
Menurut dia, ada pemekaran tiga provinsi baru di Papua yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. "Kondisi Papua mendapatkan perhatian dari pemerintah. Termasuk isu di Papua Barat, terkait dengan sebaran penduduk menjadi isu utama. Serta sebaran desa tertinggal. Ada juga angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional," katanya.
Menurutnya, fakta di Papua hari ini kemiskinan cukup tinggi. Semua ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. Menurutnya, pendekatan pembangunan masih dianggap tidak berkelanjutan. Masih banyak daerah di Papua yang masih rendah dalam perencanaan yang dilakukan.
"Kondisi ini perlu penegasan dan penataan yang baik, apakah nanti menjadi pelaku maupun penonton saja,” katanya dalam Webinar Partai Perindo: Percepatan Pembangunan Pasca Pemekaran Provinsi Papua, Jumat (12/8/2022).
Saat ini, lanjut dia, perlu pemetaan situasi serta pembuatan grand design jangka panjang. "Akselerasi pembangunan pascapemekaran penting dan harus berdampak luas," jelasnya.
Di acara yang sama, Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan, pemekaran daerah di Papua harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal sebagai komitmen politik daerah.
Menurut dia, ada pemekaran tiga provinsi baru di Papua yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. "Kondisi Papua mendapatkan perhatian dari pemerintah. Termasuk isu di Papua Barat, terkait dengan sebaran penduduk menjadi isu utama. Serta sebaran desa tertinggal. Ada juga angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional," katanya.
(zik)
tulis komentar anda