Wabah Corona, Pemerintah Diingatkan Soal Krisis Pangan
Senin, 27 April 2020 - 08:32 WIB
FAO telah mengingatkan dunia tentang kemungkinan krisis pangan global akibat dampak wabah virus Corona atau Covid-19 yang menjadi pandemi secara global. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah mengingatkan dunia tentang kemungkinan krisis pangan global akibat dampak wabah virus Corona atau Covid-19 yang menjadi pandemi secara global. Peringatan FAO ini juga telah direspons serius Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan.
Peneliti Agraria LP3ES, Iqra Anugrah menilai, dampak dari corona patut diwaspadai bersama. Sebab, korban pertamanya pasti adalah kelas menengah ke bawah. Menurutnya, dari perspektif agraria dampak pandemi Covid-19 ini memang mengkhawatirkan.
"Krisis pangan akan terjadi, dan yang akan terdampak adalah lapisan-lapisan yang paling rentan dari masyarakat, seperti kelas menengah ke bawah dan kelompok-kelompok minoritas di perkotaan," kata Iqra, Senin (27/4/2020).
(Baca juga: Corona Berpotensi Picu Krisis Pangan, BPIP: Mari Lakukan Gerakan Menanam)
Peneliti di Pusat Kajian Asia Tenggara Universitas Kyoto Jepang ini menambahkan, langkah mitigasi guna mencegah krisis pangan ini mutlak dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mencegah alih fungsi lahan.
Tak hanya itu, Iqra juga mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan yang berorientasi pada sektor agraria khususnya di bidang pangan nasional. Salah satunya dengan mendorong terciptanya redistribusi lahan serta konflik-konflik agraria.
"Terakhir, pemerintah juga perlu mengakomodir pola kepemilikan lahan yang bersifat komunal agar dikelola oleh organisasi dan komunitas rakyat di pedesaan," ucapnya.
Iqra menyarankan, agar pemerintah segera mengawasi dan menghentikan praktik spekulasi lahan yang dilakukan oleh bisnis skala besar yang cenderung terjadi di tengah masa krisis. Hal ini semata agar tidak ada alih fungsi lahan besar-besaran saat krisis terjadi.
Selain itu, Pemerintah juga perlu menggandeng komunitas rakyat dalam menghadapi ancaman krisis pangan di tengah pandemi ini. Kata dia, Gotong royong antarelemen ini penting guna memastikan, tidak ada yang kekurangan pangan di masyarakat.
"Pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi rakyat yang telah melakukan upaya untuk menyediakan stok pangan, baik bagi warga desa maupun konsumen di perkotaan," pungkasnya.
Peneliti Agraria LP3ES, Iqra Anugrah menilai, dampak dari corona patut diwaspadai bersama. Sebab, korban pertamanya pasti adalah kelas menengah ke bawah. Menurutnya, dari perspektif agraria dampak pandemi Covid-19 ini memang mengkhawatirkan.
"Krisis pangan akan terjadi, dan yang akan terdampak adalah lapisan-lapisan yang paling rentan dari masyarakat, seperti kelas menengah ke bawah dan kelompok-kelompok minoritas di perkotaan," kata Iqra, Senin (27/4/2020).
(Baca juga: Corona Berpotensi Picu Krisis Pangan, BPIP: Mari Lakukan Gerakan Menanam)
Peneliti di Pusat Kajian Asia Tenggara Universitas Kyoto Jepang ini menambahkan, langkah mitigasi guna mencegah krisis pangan ini mutlak dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mencegah alih fungsi lahan.
Tak hanya itu, Iqra juga mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan yang berorientasi pada sektor agraria khususnya di bidang pangan nasional. Salah satunya dengan mendorong terciptanya redistribusi lahan serta konflik-konflik agraria.
"Terakhir, pemerintah juga perlu mengakomodir pola kepemilikan lahan yang bersifat komunal agar dikelola oleh organisasi dan komunitas rakyat di pedesaan," ucapnya.
Iqra menyarankan, agar pemerintah segera mengawasi dan menghentikan praktik spekulasi lahan yang dilakukan oleh bisnis skala besar yang cenderung terjadi di tengah masa krisis. Hal ini semata agar tidak ada alih fungsi lahan besar-besaran saat krisis terjadi.
Selain itu, Pemerintah juga perlu menggandeng komunitas rakyat dalam menghadapi ancaman krisis pangan di tengah pandemi ini. Kata dia, Gotong royong antarelemen ini penting guna memastikan, tidak ada yang kekurangan pangan di masyarakat.
"Pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi rakyat yang telah melakukan upaya untuk menyediakan stok pangan, baik bagi warga desa maupun konsumen di perkotaan," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda