Yasonna Ajak Peserta Rakorbidnas Badan Hukum PDIP Satukan Gerak Menyongsong Pemilu 2024
Kamis, 28 Juli 2022 - 22:51 WIB
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDIP Yasonna Laoly membuka Rakorbidnas Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022). Foto/Istimewa
JAKARTA - Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDIP Yasonna Laoly membuka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022). Rakorbidnas digelar untuk konsolidasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2024 .
Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa BBHAR sebagai badan partai bertugas untuk menjadi benteng hukum dan advokasi bagi kepentingan partai dan rakyat. BBHAR PDIP mempunyai kewajiban organisatoris untuk mengawal proses Pemilu Serentak 2024.
Karena itu, BBHAR pusat dan daerah perlu untuk segera melakukan konsolidasi kelembagaan, baik secara konsepsi-konsepsi pemikiran, strategi hukum, dan implementasinya di lapangan. "Rakorbidnas ini untuk persamaan persepsi, langkah, dan gerak kepartaian kita dalam satu rampak barisan untuk mengawal dan menyukseskan kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu serentak tahun 2024," kata Yasonna.
Dalam Rakorbidnas bertema 'Memenangkan Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Satu Tarikan Napas' itu, Yasonna berpesan agar seluruh peserta mengikuti Rakorbidnas dengan kesungguhan hati menyimak materi-materi terkait kepemiluan dan penguatan ideologi. Setelah mengikuti Rakorbidnas BBHAR ini, para peserta yang datang dari daerah wajib menindaklanjutinya dengan melaksanakan Rakorbid Daerah di wilayahnya masing-masing.
"Sehingga dapat terbentuk pemahaman dan implementasi lapangan yang sama dalam setiap gerak dan langkah kita, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang," ujar Yasonna yang juga Menteri Hukum dan HAM tersebut.
Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDIP M Nurdin menyampaikan bahwa Rakorbidnas ini dilaksanakan untuk melengkapi upaya penyamaan langkah kader di seluruh Indonesia. "Kita saling asah tentang kepemiluan, saling asih karena bertemu, dan saling asuh sesama kader. Kita mantapkan derap langkah kita, kita berbagi tugas dan berkolaborasi,” ungkap Nurdin.
BBHAR adalah salah satu badan PDIP, yang menggelar Rakorbidnas sesuai perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta amanat AD/ART PDI Perjuangan untuk melakukan konsolidasi internal. Pembukaan Rakorbidnas BBHAR dihadiri juga oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Pelaksanaan Rakorbidnas ini diharapkan mendukung kepemimpinan pusat partai untuk memenangkan Pemilu 2024. Selain untuk perkuat soliditas kader BBHAR se-Indonesia, Rakorbidnas juga dilaksanakan dengan pemantapan materi hukum dalam menghadapi Pemilu 2024.
Peserta Rakorbidnas yang digelar pada 28-29 Juli 2022 ini adalah BBHAR Pusat PDIP, serta BBHAR dari 34 provinsi yang diwakili kepala dan sekretaris. Acara diisi dengan penguatan materi terkait pemenangan pemilu, program, pemetaan wilayah dan survei, aturan pemilu, sengketa pemilu, dan penguatan ideologi.
Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa BBHAR sebagai badan partai bertugas untuk menjadi benteng hukum dan advokasi bagi kepentingan partai dan rakyat. BBHAR PDIP mempunyai kewajiban organisatoris untuk mengawal proses Pemilu Serentak 2024.
Karena itu, BBHAR pusat dan daerah perlu untuk segera melakukan konsolidasi kelembagaan, baik secara konsepsi-konsepsi pemikiran, strategi hukum, dan implementasinya di lapangan. "Rakorbidnas ini untuk persamaan persepsi, langkah, dan gerak kepartaian kita dalam satu rampak barisan untuk mengawal dan menyukseskan kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu serentak tahun 2024," kata Yasonna.
Dalam Rakorbidnas bertema 'Memenangkan Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Satu Tarikan Napas' itu, Yasonna berpesan agar seluruh peserta mengikuti Rakorbidnas dengan kesungguhan hati menyimak materi-materi terkait kepemiluan dan penguatan ideologi. Setelah mengikuti Rakorbidnas BBHAR ini, para peserta yang datang dari daerah wajib menindaklanjutinya dengan melaksanakan Rakorbid Daerah di wilayahnya masing-masing.
"Sehingga dapat terbentuk pemahaman dan implementasi lapangan yang sama dalam setiap gerak dan langkah kita, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang," ujar Yasonna yang juga Menteri Hukum dan HAM tersebut.
Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDIP M Nurdin menyampaikan bahwa Rakorbidnas ini dilaksanakan untuk melengkapi upaya penyamaan langkah kader di seluruh Indonesia. "Kita saling asah tentang kepemiluan, saling asih karena bertemu, dan saling asuh sesama kader. Kita mantapkan derap langkah kita, kita berbagi tugas dan berkolaborasi,” ungkap Nurdin.
BBHAR adalah salah satu badan PDIP, yang menggelar Rakorbidnas sesuai perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta amanat AD/ART PDI Perjuangan untuk melakukan konsolidasi internal. Pembukaan Rakorbidnas BBHAR dihadiri juga oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Pelaksanaan Rakorbidnas ini diharapkan mendukung kepemimpinan pusat partai untuk memenangkan Pemilu 2024. Selain untuk perkuat soliditas kader BBHAR se-Indonesia, Rakorbidnas juga dilaksanakan dengan pemantapan materi hukum dalam menghadapi Pemilu 2024.
Peserta Rakorbidnas yang digelar pada 28-29 Juli 2022 ini adalah BBHAR Pusat PDIP, serta BBHAR dari 34 provinsi yang diwakili kepala dan sekretaris. Acara diisi dengan penguatan materi terkait pemenangan pemilu, program, pemetaan wilayah dan survei, aturan pemilu, sengketa pemilu, dan penguatan ideologi.
(zik)
tulis komentar anda