Ahmad Sahroni Minta KPK Awasi Ketat Penggunaan Dana Covid-19
Sabtu, 27 Juni 2020 - 17:17 WIB
"Kemenkes juga tidak semena-mena mengeluarkannya. Yang saya tahu Kemenkes juga sangat hati-hati maka proses penanganan ini sepertinya lambat, tapi untuk kehati- hatian," kata Sahroni yang juga Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR ini.
Disinggung mengenai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan rapid test yang mengharuskan masyarakat tetap membayar dengan biaya yang cukup besar mencapai kisaran Rp400.000-Rp500.000, Sahroni mengatakan alokasi dana yang dimiliki pemerintah bukan hanya untuk pengadaan rapid test, tapi juga berbagai alat kesehatan dan obat-obatan lainnya. Termasuk menyiapkan rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19.
"Kebutuhannya banyak, para medis kan perlu biaya maka konsen pemerintah adalah fasilitas rumah sakit memadai. Kalau gratis semua satu pasien bisa Rp300 ribu ya bangkrut negara kita. Enggak mungkin lah 270 juta warga (di-rapid test-red)," katanya.
Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah terkait Covid-19 sudah luar biasa. "Jangan menganggap seolah-olah pemerintah cuek. Di Indonesia ini top, sadah sangat maksimal yang dilakukan pemerintah," katanya.
Sahroni mengatakan, tes masif perlu dilakukan pada zona merah. Misalnya di satu RT ada yang positif Covid-19 maka di wilayah tersebutlah yang dilakukan tes secara massif.
"Tidak seluruh Indonesia dites, bisa bangkrut. Kalau ada kena fokus di situ. Jangan berpikir seolah-olah pemerintah gak punya kepedulian. Saya katakan pemerintah luar biasa peduli," katanya.
Karena itu, politikus Partai Nasdem ini meminta masyarakat agar tidak selalu menyudutkan pemerintah dalam penanganan Covid-19. "Pemerintah sudah lakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kini saatnya masyarakat juga menjaga dirinya dan keluarganya masing-masing," katanya.
Disinggung mengenai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan rapid test yang mengharuskan masyarakat tetap membayar dengan biaya yang cukup besar mencapai kisaran Rp400.000-Rp500.000, Sahroni mengatakan alokasi dana yang dimiliki pemerintah bukan hanya untuk pengadaan rapid test, tapi juga berbagai alat kesehatan dan obat-obatan lainnya. Termasuk menyiapkan rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19.
"Kebutuhannya banyak, para medis kan perlu biaya maka konsen pemerintah adalah fasilitas rumah sakit memadai. Kalau gratis semua satu pasien bisa Rp300 ribu ya bangkrut negara kita. Enggak mungkin lah 270 juta warga (di-rapid test-red)," katanya.
Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah terkait Covid-19 sudah luar biasa. "Jangan menganggap seolah-olah pemerintah cuek. Di Indonesia ini top, sadah sangat maksimal yang dilakukan pemerintah," katanya.
Sahroni mengatakan, tes masif perlu dilakukan pada zona merah. Misalnya di satu RT ada yang positif Covid-19 maka di wilayah tersebutlah yang dilakukan tes secara massif.
"Tidak seluruh Indonesia dites, bisa bangkrut. Kalau ada kena fokus di situ. Jangan berpikir seolah-olah pemerintah gak punya kepedulian. Saya katakan pemerintah luar biasa peduli," katanya.
Karena itu, politikus Partai Nasdem ini meminta masyarakat agar tidak selalu menyudutkan pemerintah dalam penanganan Covid-19. "Pemerintah sudah lakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kini saatnya masyarakat juga menjaga dirinya dan keluarganya masing-masing," katanya.
(dam)
tulis komentar anda