Komisi XI DPR Minta Pengawasan Penyaluran Subsidi Diperbaiki
Selasa, 19 Juli 2022 - 17:25 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi meminta kepada pemerintah tidak mengabaikan peringatan IMF agar lebih bijak mengelola subsidi. FOTO/IST
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi meminta kepada pemerintah tidak mengabaikan peringatan International Monetary Fund (IMF) agar lebih bijak mengelola subsidi . Sebab, ancaman resesi global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina tak kunjung menunjukkan tanda-tanda segera berakhir.
"Kami menilai warning yang disampaikan oleh IMF agar subsidi harus benar-benar tepat sasaran harus dijadikan evaluasi pemerintah, karena jika tidak hati-hati beban subsidi akan kian memberatkan APBN kita," kata Fathan Subchi, Selasa (19/7/2022).
Untuk diketahui, saat berkunjung ke Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Minggu (17/7/2022), Direktur IMF Kristina Georgiva menyarankan Indonesia tidak memberikan subsidi secara umum, karena orang-orang kaya dapat turut menikmatinya. Langkah ini agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh optimal di masa sulit.
Fathan mengungkapkan, beban subsidi APBN semakin berat. Kenaikan harga minyak mentah maupun komoditas pangan akibat perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia. "Situasi ini harus segera diantisipasi dengan langkah nyata karena kita tidak tahu kapan konflik Rusia-Ukraina ini akan berakhir. Empat bulan saja konflik itu telah memberikan dampak luas ke dunia. Kebangkrutan Srilangka menjadi contoh kongkret betapa besar dampak konflik tersebut ke dunia," ujarnya.
Sebagai gambaran, papar Fathan, akibat konflik Rusia-Ukraina, harga minyak mentah jenis brent melompat sampai 51,6% dalam setahun terakhir menjadi USD113,6/barel per 28 Juni 2022. Begitu pun dengan harga gas alam (natural gas) yang melonjak sampai 80% menjadi USD6,6/MMBtu per 28 Juni 2022 (yoy).
"Lonjakan harga brent ini membuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara. Di negara liberal kenaikan harga BBM ini memicu inflansi tinggi, sementara di negara penganut subsidi seperti kita menjadi beban berat luar biasa bagi APBN," kata politikus PKB ini.
Baca juga: Nelayan Wajib Dapat BBM Subsidi, Erick Thohir Singgung Solar Subsidi Dipakai Perusahaan
Fathan mengakui tidak ada yang salah dengan kebijakan subsidi pemerintah. Namun agar APBN tidak jebol, maka subsidi harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai dinikmati oleh segelintir orang-orang kaya. "Akan sangat tidak tepat jika subsidi BBM misalnya ternyata hanya dinikmati oleh orang kaya untuk membiayai kegiatan industri mereka. Jadi memang harus segera diatur bagaimana subsidi energi ini benar-benar tepat sasaran," katanya.
Fathan mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan penyaluran subsidi agar tepat sasaran. Misalnya penerima subsidi mendapatkan barcode khusus di kendaraan masing-masing. Barcode ini kemudian di-scan oleh petugas SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi. Barcode ini juga bisa diberikan kepada rumah tangga penerima subsidi gas elpiji. Dengan demikian BBM maupun gas subsidi benar-benar bisa diterima oleh mereka yang berhak.
"Barcode lebih simpel, nggak perlu download, cukup mendapatkan sticker dari Pertamina, nanti Pertamina atau penyalur gas subsidi yang scan barcodenya untuk menunjukkan status konsumsinya," katanya.
"Kami menilai warning yang disampaikan oleh IMF agar subsidi harus benar-benar tepat sasaran harus dijadikan evaluasi pemerintah, karena jika tidak hati-hati beban subsidi akan kian memberatkan APBN kita," kata Fathan Subchi, Selasa (19/7/2022).
Untuk diketahui, saat berkunjung ke Pusat Perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Minggu (17/7/2022), Direktur IMF Kristina Georgiva menyarankan Indonesia tidak memberikan subsidi secara umum, karena orang-orang kaya dapat turut menikmatinya. Langkah ini agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh optimal di masa sulit.
Fathan mengungkapkan, beban subsidi APBN semakin berat. Kenaikan harga minyak mentah maupun komoditas pangan akibat perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia. "Situasi ini harus segera diantisipasi dengan langkah nyata karena kita tidak tahu kapan konflik Rusia-Ukraina ini akan berakhir. Empat bulan saja konflik itu telah memberikan dampak luas ke dunia. Kebangkrutan Srilangka menjadi contoh kongkret betapa besar dampak konflik tersebut ke dunia," ujarnya.
Sebagai gambaran, papar Fathan, akibat konflik Rusia-Ukraina, harga minyak mentah jenis brent melompat sampai 51,6% dalam setahun terakhir menjadi USD113,6/barel per 28 Juni 2022. Begitu pun dengan harga gas alam (natural gas) yang melonjak sampai 80% menjadi USD6,6/MMBtu per 28 Juni 2022 (yoy).
"Lonjakan harga brent ini membuat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara. Di negara liberal kenaikan harga BBM ini memicu inflansi tinggi, sementara di negara penganut subsidi seperti kita menjadi beban berat luar biasa bagi APBN," kata politikus PKB ini.
Baca juga: Nelayan Wajib Dapat BBM Subsidi, Erick Thohir Singgung Solar Subsidi Dipakai Perusahaan
Fathan mengakui tidak ada yang salah dengan kebijakan subsidi pemerintah. Namun agar APBN tidak jebol, maka subsidi harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai dinikmati oleh segelintir orang-orang kaya. "Akan sangat tidak tepat jika subsidi BBM misalnya ternyata hanya dinikmati oleh orang kaya untuk membiayai kegiatan industri mereka. Jadi memang harus segera diatur bagaimana subsidi energi ini benar-benar tepat sasaran," katanya.
Fathan mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan penyaluran subsidi agar tepat sasaran. Misalnya penerima subsidi mendapatkan barcode khusus di kendaraan masing-masing. Barcode ini kemudian di-scan oleh petugas SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi. Barcode ini juga bisa diberikan kepada rumah tangga penerima subsidi gas elpiji. Dengan demikian BBM maupun gas subsidi benar-benar bisa diterima oleh mereka yang berhak.
"Barcode lebih simpel, nggak perlu download, cukup mendapatkan sticker dari Pertamina, nanti Pertamina atau penyalur gas subsidi yang scan barcodenya untuk menunjukkan status konsumsinya," katanya.
(abd)
tulis komentar anda