Tak Tepat Sasaran, DPRD Minta Bantuan Sembako Kendal Ditinjau Ulang

KENDAL - Komisi B DPRD Kendal menilai bantuan dari Pemkab Kendal untuk warga terdampak Covid-19 yang disalurkan melalui Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) tidak tepat sasaran. Selain pembagiannya tidak merata, diduga tumpang tindih dengan bantuan lainnya dan bahkan terkesan politis.

Atas dugaan tersebut, pihak legislatif selaku pengawas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memanggil DPP Kabupeten Kendal untuk memberikan keterangan dalam rapat kerja di ruang rapat komisi B, Jumat (26/6/2020).

Ketua Komisi B DPRD Kendal, Dian Alfat Muchammad mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke beberapa lokasi setelah mendapatkan aduan dari masyarakat. Hasilnya ditemukan pembagian bantuan tidak merata dan diduga tumpang tindih dengan bantuan pemerintah dari program lainnya.

Politisi muda PKB itu mencontohkan pembagian paket sembako di Kecamatan Kota Kendal. Disebutkan, bantuan yang dibagikan di kelurahan Bandengan sebanyak 500 dan Karangsari 252 paket sembako. Sementara di kelurahan lain cuma mendapatkan kuota puluhan dan bahkan cuma belasan.

“Kenapa bisa terjadi? Apakah di desa yang berbeda itu warganya tidak terdampak Covid-19? Padahal kita tahu bahwa dampak pandemi Covid-19 ini merata ke semua lapisan masyarakat. Harapan kami, bantuan dari DPP ini bisa mengkover warga yang belum mendapatkan bantuan pemerintah dari sumber lain. Kami minta agar ditinjau ulang lagi,” tegasnya.



Ketika ditanya oleh awak media apakah pihaknya menemukan adanya muatan politik mengingat momen pembagian bantuan menjelang Pilkada, anggota dewan dari dapil 1 ini tidak membatahnya dan menyebutkan lagi temuan lainnya.

Dia menyampaikan bahwa paket sembako di Kecamatan Pegandon telah didistribusikan ke masing-masing desa, tapi sampai saat ini belum dibagikan. “Katanya menunggu instruksi. Instruksi dari siapa, coba anda tanya ke kepala dinasnya?,” Dian balik bertanya.

Sementara anggota dewan lainnya, Mustain meminta Pemkab tidak asal klaim bantuan telah tepat sasaran. Fakta di lapangan, masyarakat resah karena masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan. Ditambah lagi, ternyata ada beberapa warga yang justru mendapatkan bantuan ganda.

Anggota dewan Dapil 5 itu berharap bantuan dari DPP bisa menutup kekurangan bantuan dari sumber lain. Menurutnya, bantuan dari DPP dan Dana Desa memungkinkan untuk diusulkan sesuai kondisi di masyarakat setelah bantuan pemerintah dari sumber lain seperti PKH dan BPNT disinyalir banyak yang salah sasaran.