Fahri Hamzah: Parpol Menjelma Jadi Warung Transaksi
Kamis, 14 Juli 2022 - 10:00 WIB
Fahri Hamzah menyebut parpol menjelma menjadi warung transaksi politik. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah berpendapat pelaksanaan Pemilu 2024 telah melenceng. Pemilu 2024 tidak berjalan sebagaimana mestinya karena disinyalir ada kelompok yang muncul dari sektor ekonomi mengatur jalannya pemerintahan.
Menurut Fahri, pelaksanaan pemilu pada hakikatnya selain memberikan kesempatan rakyat untuk memilih, juga untuk memastikan orang bisa dipilih. Pemilu tahun 1955 dan 1999 sudah mengakomodasi hal tersebut.
"Bahkan pada pemilu 1999 banyak pihak yang memberikan penilaian sebagai pemilu terbaik dalam demokrasi. Nah sirkulasi ini yang kita mau bikin, tiba-tiba ya Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan sebentar lagi 2024 itu kok Pemilu malah mulai agak melenceng," kata Fahri dalam Gelora Talk bertajuk "Menyoal Putusan MK Atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas", dikutip Kamis (14/7/2022).
Menurut mantan wakil ketua DPR ini, dalam pelaksanaan pemilu kekinian bahkan ada konsolidasi yang membahayakan. Fahri mencurigai munculnya kelompok yang menguasai jalannya pemerintahan.
"Ada konsolidasi lain yang agak membahayakan ada kelompok yang tumbuh yang muncul dari sektor ekonomi yang sebenarnya mengatur jalannya pemerintahan. Dan tidak mau terjadi perubahan secara natural gitu," ungkapnya.
Hal lain yang menandai kalau pemilu kekinian telah melenceng, lanjut Fahri yaitu absennya partai politik (parpol) dari pemikiran-pemikiran mendalam. Bahkan parpol menjelma menjadi 'warung-warung' transaksi kekuasaan.
"Padahal parpol tidak saja menjadi lembaga agregrasi publik, selain pelatihan kepada publik tapi juga adalah lembaga pemikiran," sesalnya.
Menurut Fahri, seharusnya parpol bisa memastikan sirkulasi pergantian pemimpin dengan baik. Karena, parpol pada dasarnya lahir dari kaum intelektual oleh pemikir yang memikirkan masalah bangsa lalu menyiapkan pemimpin menyiapkan sirkulasi untuk pergantian pemimpin secara baik. "Nah ini yang tidak terjadi," tegasnya.
Menurut Fahri, pelaksanaan pemilu pada hakikatnya selain memberikan kesempatan rakyat untuk memilih, juga untuk memastikan orang bisa dipilih. Pemilu tahun 1955 dan 1999 sudah mengakomodasi hal tersebut.
"Bahkan pada pemilu 1999 banyak pihak yang memberikan penilaian sebagai pemilu terbaik dalam demokrasi. Nah sirkulasi ini yang kita mau bikin, tiba-tiba ya Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan sebentar lagi 2024 itu kok Pemilu malah mulai agak melenceng," kata Fahri dalam Gelora Talk bertajuk "Menyoal Putusan MK Atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas", dikutip Kamis (14/7/2022).
Menurut mantan wakil ketua DPR ini, dalam pelaksanaan pemilu kekinian bahkan ada konsolidasi yang membahayakan. Fahri mencurigai munculnya kelompok yang menguasai jalannya pemerintahan.
"Ada konsolidasi lain yang agak membahayakan ada kelompok yang tumbuh yang muncul dari sektor ekonomi yang sebenarnya mengatur jalannya pemerintahan. Dan tidak mau terjadi perubahan secara natural gitu," ungkapnya.
Hal lain yang menandai kalau pemilu kekinian telah melenceng, lanjut Fahri yaitu absennya partai politik (parpol) dari pemikiran-pemikiran mendalam. Bahkan parpol menjelma menjadi 'warung-warung' transaksi kekuasaan.
"Padahal parpol tidak saja menjadi lembaga agregrasi publik, selain pelatihan kepada publik tapi juga adalah lembaga pemikiran," sesalnya.
Menurut Fahri, seharusnya parpol bisa memastikan sirkulasi pergantian pemimpin dengan baik. Karena, parpol pada dasarnya lahir dari kaum intelektual oleh pemikir yang memikirkan masalah bangsa lalu menyiapkan pemimpin menyiapkan sirkulasi untuk pergantian pemimpin secara baik. "Nah ini yang tidak terjadi," tegasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(muh)
tulis komentar anda